Pada awal Juli 1959 Presiden Sukarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Roeslan Abdulgani, dan Muhammad Yamin. Pertemuan tersebut menyepakati pemberlakuan kembali ... sebagai konstitusi negara.

Pembahasan

Pertemuan antara Presiden Sukarno, ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Ruslan Abdulgani, dan Muhammad Yamin menyepakati pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Masa Demokrasi Terpimpin dimulai sejak pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga akhir kekuasaan Presiden Sukarno.Keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 bermula pada awal Juli 1959 ketika Presiden Sukarno melakukan pertemuan dengan ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Ruslan Abdulgani, dan Muhammad Yamin. Dari pertemuan tersebut menyepakati pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan Konstituante. Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai jembatan politik dari era Demokrasi Liberal menuju era Demokrasi Terpimpin. Meskipun singkat, Dekret Presiden tersebut berdampak besar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dibacakan Presiden Soekarno berisi tiga ketentuan pokok berikut.