Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin. Selain itu sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik yang akhirnya sempat juga memunculkan gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia seperti gerakan DI/TII, Andi Aziz, pemberontakan PKI Madiun yang mengancam integrasi bangsa Indonesia.
Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan.
Artikel ini telah tayang di dengan judul "Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal", Klik untuk baca: .
Penulis : Verelladevanka Adryamarthanino
Editor : Nibras Nada Nailufar
Download aplikasi untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android:
iOS:
Pada masa Demokrasi Liberal, kondisi politik di Indonesia yang masih belum stabil disebabkan juga karena saat itu berlaku sistem multipartai yang mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Hal-hal di atas akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Berikut ini isi Konsepsi Presiden:
- Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
- Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik.
- Segera dibentuk Dewan Nasional.
Berdasarkan penjelasan di atas maka jawaban yang tepat adalah E