Iklan

Iklan

Pertanyaan

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi pada zaman Demokrasi Liberal, Berikut ini adalah berbagai krisis yang mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, kecuali....

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi pada zaman Demokrasi Liberal, Berikut ini adalah berbagai krisis yang mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, kecuali....

  1. Negara Indonesia dalam keadaan bahaya

  2. Kondisi politik yang tidak stabil akibat pergantian kabinet yang серat

  3. Kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD baru sebagai ganti UUD' 1950

  4. Terjadinya gerakan gerakan Separatis di daerah daerah mengancam keutuhan NKRI

  5. Perubahan sistem Pemerintahan Presidential menjadi Parlementer

Iklan

N. Puspita

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Iklan

Pembahasan

Pembahasan
lock

Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin. Selain itu sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik yang akhirnya sempat juga memunculkan gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia seperti gerakan DI/TII, Andi Aziz, pemberontakan PKI Madiun yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/16/161915979/keadaan-politik-pada-masa-demokrasi-liberal?page=all . Penulis : Verelladevanka Adryamarthanino Editor : Nibras Nada Nailufar Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: https://bit.ly/3g85pkA iOS: https://apple.co/3hXWJ0L Pada masa Demokrasi Liberal, kondisi politik di Indonesia yang masih belum stabil disebabkan juga karena saat itu berlaku sistem multipartai yang mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Hal-hal di atas akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Berikut ini isi Konsepsi Presiden: Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik. Segera dibentuk Dewan Nasional. Berdasarkan penjelasan di atas maka jawaban yang tepat adalah E

Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin. Selain itu sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antarpartai politik yang akhirnya sempat juga memunculkan gerakan separatisme di beberapa daerah di Indonesia seperti gerakan DI/TII, Andi Aziz, pemberontakan PKI Madiun yang mengancam integrasi bangsa Indonesia.

Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan.

Artikel ini telah tayang di dengan judul "Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal", Klik untuk baca: .
Penulis : Verelladevanka Adryamarthanino
Editor : Nibras Nada Nailufar

Download aplikasi untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android:
iOS:

Pada masa Demokrasi Liberal, kondisi politik di Indonesia yang masih belum stabil disebabkan juga karena saat itu berlaku sistem multipartai yang mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Hal-hal di atas akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengemukakan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Berikut ini isi Konsepsi Presiden:

  1. Penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga sistem demokrasi parlementer harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
  2. Membentuk Kabinet Gotong Royong yang anggotanya semua partai politik.
  3. Segera dibentuk Dewan Nasional.


Berdasarkan penjelasan di atas maka jawaban yang tepat adalah E

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

141

Kaisar Ramadhan

Mudah dimengerti Makasih ❤️

Bagas Aji Pamungkas

Pembahasan lengkap banget Ini yang aku cari! Bantu banget Mudah dimengerti Makasih ❤️

Dhila

Pembahasan lengkap banget Ini yang aku cari! Bantu banget Makasih ❤️ Mudah dimengerti

Iklan

Iklan

Pertanyaan serupa

Pada awal Juli 1959 Presiden Sukarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Roeslan Abdulgani, dan Muhammad Yamin. Pertemuan tersebut menyepakati pemberlak...

40

5.0

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia