Pada 1978 MPR memperluas politik luar negeri bangsa Indonesia dengan mengeluarkan Ketetapan Nomor IV /MPR/1978 tentang perluasan politik luar negeri Indonesia. Mengapa tindakan tersebut dilakukan?

Pembahasan

Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1978 adalah ketetapan yang berisi tentang Garis-garis besar haluan negara.Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Di dalam tap MPR tersebut terdapat juga politik luar negeri Indonesia yang cakupannya diperluas. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meluaskan peran Indonesia dalam dunia Internasional. Cakupan-cakupan tersebut tertulis dalam pasal di tap MPR IV tahun 1978 yang meliputi: Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secara konsekwen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segalabidang. Usaha dan peranan Indonesia dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, melalui forum-forum dan kerjasama internasional, regional dan bilateral perlu terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan nasional. Dalam rangka itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha serta peranan Indonesia dalam ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan dunia yang mengancam perdamaian dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya perlu makin ditingkatkan. Khususnya kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN akan terus dikembangkan dan diperluas dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional masing-masing negara, anggotanya serta memperkuat ketahanan regional, menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera. Dalam rangka kerjasama ASEAN perlu makin ditingkatkan kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, baik antar Pemerintahan maupun antar masyarakat. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa perlu diperluas dan ditingkatkan. Demikian pula perlu ditingkatkan perjuangan Indonesia di dunia internasional mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya memantapkan pelaksanaan Wawasan Nusantara, upaya memperluas pasaran ekspor Indonesia, dan sebagainya. Dalam rangka perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial perlu ditingkatkan usaha-usaha penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesatuan sikap, serta kerjasama di antara negar-negara yang sedang berkembang, dengan memanfaatkan forum-forum seperti organisasi Negara-negara Non Blok, Organisasi Konperensi Islam, Perserikatan Bangsa-bangsa dan lain-lain. Khususnya dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru perlu dilanjutkan langkah-langkah, bersama-sama negera berkembang lainnya, untuk mempercepat terwujudnya perjanjian internasional mengenai komoditi, melenyapkan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara industri terhadap ekspor negara-negara berkembang, serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik antar negara verkembang di samping usaha-usaha lainnya. Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi,harus diikuti secara seksama agar dapat diketahui pada waktunya kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengarui stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankannya. Dalam pada itu perkembangan dunia yang mengandung kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan pemnagunan perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk lebih memperluas peran Indonesia dalam dunia internasional utamanya dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia