Pertanyaan

Otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua diberikan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. SEBAB Salah satu bentuk kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh adalah diperbolehkannya mendirikan partai politik lokal.

Otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua diberikan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

SEBAB

Salah satu bentuk kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh adalah diperbolehkannya mendirikan partai politik lokal.

jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat
jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat
jika pernyataan benar dan alasan salah
jika pernyataan salah dan alasan benar
jika pernyataan dan alasan keduanya salah

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

pernyataan benar sedangkan alasan salah.

Pembahasan

Pernyataan benar karena dua otonomi khusus ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Otonomi khusus bagi provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Alasan salah karena salah satu bentuk kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh bukan mengenai diperbolehkannya mendirikan partai politik lokal. Peraturan mengenai pendirian partai politik lokal tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007. Peraturan ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan penjelasan diatas pernyataan benar sedangkan alasan salah.

Pernyataan benar karena dua otonomi khusus ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Otonomi khusus bagi provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.
Alasan salah karena salah satu bentuk kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh bukan mengenai diperbolehkannya mendirikan partai politik lokal. Peraturan mengenai pendirian partai politik lokal tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007. Peraturan ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Berdasarkan penjelasan diatas pernyataan benar sedangkan alasan salah.

Buka akses jawaban yang telah terverifikasi

Yah, akses pembahasan gratismu habis

atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

5.0 (1 rating)

Pertanyaan serupa

Otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua diberikan padamasa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. SEBAB Salah satu bentuk kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di...

0.0

Jawaban terverifikasi

Otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua diberikan padamasa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. SEBAB Salah satu bentuk kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di...

0.0

Jawaban terverifikasi

Otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua diberikan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. SEBAB Salah satu bentuk kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di...

0.0

Jawaban terverifikasi

Otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua diberikan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. SEBAB Salah satu bentuk kewenangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di...

0.0

Jawaban terverifikasi

Untuk menanggulangi peningkatan angka kemiskinan akibat krisis ekonomi, pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). SEBAB Program Jaring Pengaman Sos...

5.0

Jawaban terverifikasi

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS