Mengapa setelah reformasi banyak daerah yang menuntut otonomi daerah atau pemekaran wilayah?

Pembahasan

Setelah masa reformasi banyak daerah di Indonesia yang menginginkan adanya otonomi daerah atau pemekaran wilayah. Hal ini disebabkan pada masa Orde Baru, pemerintah gagal menerapkan kebijakan otonomi daerah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1974. Otonomi daerah di masa Orde Baru hanya difokuskan pada distribusi anggaran saja, bukan distribusi kekuasaan. Pada akhirnya, kegagalan ini berdampak pada ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pembangunan tidak menjawab kebutuhan masyarakat daerah, dan pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan potensi daerahnya. Sementara itu, di era awal Reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di Era Reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, seperti masalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, dan Desentralisasi Ekonomi. Dengan demikian alasan banyak daerah di Indonesia menginginkan adanya otonomi daerah atau pemekaran wilayah setelah reformasi karena kegagalan penerapan otonomi daerah semasa Orde Baru dan pemerintah daerah menginginkan adanya kebebasan dalam mengelola potensi daerahnya.