Mengapa pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi sentralisasi kekuasaan ditangan presiden? Tuliskan akibatnya.

Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat, penyentralan, pemusatan. Artinya segala sesuatu dalam negara tersebut diatur langsung dan diurus pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tinggal melaksanakannya. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri. Tidak dibagi-bagi kepada pejabatnya di daerah dan atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi. Kewenangan yang di pusatkan di tangan presiden dan para menteri adalah kewenangan pemerintah, bukan kewenangan legislatif dan yudikatif. Sentralisasi kekuasaan dilakukan untuk mempermudah penerapan kebijakan secara umum dan pelaksanaanya di setiap daerah, mengendalikan suatu daerah agar tidak terlalu mandiri dan berpotensi memicu konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri khususnya Indonesia yang baru saja merdeka pada saat Demokrasi Terpimpin, serta memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan di mana suara pemimpin bersifat mutlak sehingga tidak ada perselisihan antar golongan. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan sentralisasi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah pemerintahan yang otoriter dimana suara pemimpin bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, terjadi pembatasan dan tidak diakuinya hak-hak daerah karena semua keputusan berpusat pada pemerintah, sehingga daerah hanya mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian, Demokrasi Terpimpin menggunakan sentralisasi kekuasaan untuk menyeragamkan dan mengatur pemerintah daerah secara umum agar tidak berusaha memisahkan diri dari Indonesia dan agar pengambilan keputusan berjalan lebih cepat. Meski demikian, sentralisasi kekuasaan berdampak pada sistem pemerintahan yang otoriter dan terjadi pembatasan dan tidak diakuinya hak-hak daerah.