Mengapa Belanda menginginkan hak tawan karang dihapus ?

Pembahasan

Adat tawan karang merupakan aturan hukum adat yang berlaku di negara-negara kerajaan di Bali. Hukum adat tawan karang sudah berlaku sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Inti hukum adat tawan karang ialah mengatur tentang perahu-perahu yang karam di pantai dijadikan hak kerajaan yang memiliki wilayah pantai sebelum mendapat tebusan dari pemilik kapal yang karam tersebut. Pengertian lain, tawan karang adalah hak raja dan rakyat pantai laut tempat terdamparnya kapal asing untuk memiliki kapal itu beserta muatannya dan menjadikan penumpangnya sebagai budak yang bisa diperjualbelikan atau dibunuh. Namun ketika Belanda mulai masuk ke Indonesia, hukum adat tawan karang sering berbenturan dengan hukum kolonial. Ujungnya, praktik hukum adat tawan karang tersebut mengakibatkan berbagai peperangan antara kerajaan dan rakyat Bali melawan kekuasaan kolonial dan memakan ribuan korban. Walaupun Tawan Karang dianggap sebagai hal yang wajar oleh raja-raja Bali, Belanda menganggap hal ini mengancam kepentingannya. Dengan demikian, Belanda tidak setuju dengan hak tawan karang karena hukum tawan karang mengancam kepentingan Belanda di wilayah Bali dan Lombok.