Latar belakang kabinet Natsir tidak dapat melaksanakan pemilu di tunjukan oleh nomor... Adanya konflik antara Masyumi dan PNI dalam parlemen Munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah Belum terbentuknya protokol pelaksanaan pemilihan umum di bawah undang undang dasar Munculnya masalah Irian barat yang ingin memisahkan diri dari NKRI

Pembahasan

Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)Perdana menteri sekaligus pimpinan kabinet ini adalah Mohammad Natsir yang berasal dari partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Beberapa program kerja Kabinet Natsir yang terkenal adalah pendaftaran Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), persiapan penyelenggaraan pemilihan umum, dan pelaksanaan program ekonomi bernama Gerakan Benteng.Dalam perjalanannya Kabinet Natsir ini mengalami beberapa permasalahan yang mengakibatkan beberapa program kerjanya pun terganggu bahkan tidak terlaksana. Permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam Kabinet Natsir ini diantaranya adalah. Adanya pertentangan dari partai oposisi, Kabinet Natsir yang didukung oleh partai Masyumi dan PSI mengalami konflik dengan partai oposisinya yaitu PNI, adapun konflik yang terjadi yaitu mengenai kebijakan yang dikeluarkan kabinet natsir untuk mencabut Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS ternyata ditentang oleh partai oposisi. Munculnya gerakan separatisme, Pada masa kabinet Natsir bertugas pemberontakan terjadi di beberapa wilayah seperti pemberontakan DI/TII, Andi Azis, APRA, dan RMS. Kegagalan dalam permasalahan terkait Irian Barat, Kabinet Natsir belum mampu mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia. Upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan alias mengalami kegagalan Hal ini memunculkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet Natsir. Permasalahan-permasalahan di atas berpengaruh pada kinerja kabinet Natsir, sehingga ada beberapa program kerjanya yang tidak terlaksana salah satunya adalah mengenai persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk Konstituante. Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas Latar belakang kabinet Natsir tidak dapat melaksanakan pemilu di tunjukan oleh nomor 1,2,4