Konsekuensi dari penerapan dwi fungsi ABRI pada tahun 1984 adalah bahwa hampir semua gubernur berlatar militer. Salah satu provinsi yang tidak mempunyai gubernur yang berlatar belakang militer adalah gubernur dari ....

Pembahasan

Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah D. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Kebijakan Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang diterapkan pada masa pemerintahan Suharto berawal dari sebuah gagasan yang berasal dari A. H. Nasution, yang disebut sebagai konsep jalan tengah. Konsep jalan tengah tersebut merupakan sebuah konsep yang menginginkan militer bukan hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara, melainkan militer juga harus mampu menjalankan fungsi sosial-politiknya untuk ikut dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Kebijakan Dwifungsi ABRI yang digunakan pada masa pemerintahan Suharto ini merujuk kepada pemahaman profesionalisme baru di mana militer yang professional adalah militer yang memiliki kecakapan, keterampilan, pengetahuan, dan tanggung jawab pada bidang hankam dan sekaligus juga pada bidang non-hankam (sosial, politik, ekonomi). Pada perkembangannya, ABRI menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan. Presiden berasal dari ABRI, banyak menteri yang juga berasal dari ABRI. Bahkan pada kurun waktu tersebut hampir semua gubernur dan walikota/bupati berasal juga dari ABRI. Partai-partai politik pun menjadi kurang berpengaruh dan mengalami intervensi dari pihak militer untuk menjamin agar pemimpin-pemimpinnya tidak mengganggu stabilitas politik. Namun, terdapat salah satu provinsi yang tidak mempunyai gubernur berlatar belakang militer, yaitu Provinsi Bali yang pernah dipimpin oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra