Kejadian penting setelah Indonesia merdeka tanggal 29 Agustus 1945 adalah...

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. PPKI mengadakan sidang selama tiga kali.

Sidang PPKI yang pertama yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus hasilnya antara lain: 

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Dengan demikian, berdasarkan sidang PPKI yang pertama, tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Jadi, jawaban yang tepat adalah A.

KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) adalah Badan Pembantu Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dibentuk dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Komite ini dibentuk berdasarkan Hasil  Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal IV. KNIP diketahui oleh Mr. Kasman Singodimejo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945.
KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidanan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasehat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenangan KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945 yakni sebagai berikut.

 

• KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara “GBHN”.
• Berhubung gentingnya keadaan maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat “KNIP” dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kawedanan disebut Komite Nasional Indonesia.

Dengan demikian, jawaban yang paling benar adalah B.

KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dibentuk dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Komite ini dibentuk berdasarkan Hasil Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal IV. KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidanan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasehat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenangan KNIP tersebut ditetapkan melalui Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945. 

Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah A.
 

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sebagai negara yang telah menyatakan kedaulatan dan kemerdekaannya, banyak hal yang masih harus dilakukan terutama berkaitan untuk memenuhi perangkat-perangkat kenegaraan. Dalam rangka mendukung proses itu, PPKI menggelar tiga kali sidang, tepatnya di tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Diantara sidang PPKI yang membahas lembaga kenegaraan, terjadi pada sidang ke-3 tanggal 22 Agustus 1945.
Pada sidang ke-3, PPKI membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga yang diserahi tugas legislatif, mengingat DPR dan MPR belum terbentuk ketika itu. KNIP sendiri diresmikan pada 29 Agustus 1945, dengan beranggotakan 137 orang dan diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. 
Selain KNIP, pada sidang ke-3, PPKI pun membahas Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas memelihara keamanan dan wilayah Indonesia. BKR sendiri diresmikan pada 23 Agustus 1945, dan mengangkat Arudji Kartawinata sebagai Komandan untuk pasukan BKR yang terdiri dari para pemuda bekas PETA dan KNIL. 

Jadi, dua lembaga yang dibentuk pada awal kemerdekaan adalah KNIP dan BKR. 
 

Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Tanggal 11 November 1945 BP-KNIP mengeluarkan pengumuman Nomor 5 tentang pertanggungjawaban Materi Kepada Perwakilan Rakyat. Presiden Sukarno menyetujui usul tersebut dan mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945. dengan persetujuan tersebut sistem Kabinet Presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi sistem Kabinet Parlementer.

Dengan demikian, Solusi yg ditetapkan KNIP tentang ketidakcocokan dasar konstitusi dengan sistem pemerintahan yg diberlakukan di Indonesia pada 1945-1959 adalah dengan mengganti sistem Kabinet Presidensial menjadi sistem Kabinet Parlementer.