Kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, adalah ...

Pembahasan

Periodisasi sejarah Indonesiayang didasarkan pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, pernah memasuki periode Orde Lama. Orde Lama merujuk pada sejarah politik Indonesia di bawah pemerintahan Sukarno yang berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1965, pasca Peristiwa Gerakan 30 September. Sukarno yang berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat dari kekuasaan pasca keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan kekuasaan kepada dirinya untuk menerapkan berbagai kebijakan dalam politik dan ekonomi yang dicita-citakannya. Dalam bidang politik misalnya, Orde Lama menerapkan The New Emerging Forces (Nefos), adapun lawan dari yang Sukarno sebut nefos tersebut terdiri dari negara-negara yang menentang kemajuan negara berkembangdisebut sebagai The Old Established Forces (Oldefos). Kemudian secara formalpemerintahan Orde Lama menyerukan konfrontasi terhadap negara yang dianggap neo-kolonialisme, seperti Malaysia. Selain itu, terdapat pula Politik Mercusuaryang berarti upaya untuk mendapat perhatian luar negeri dengan membangun berbagai infrastruktur super seperti Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan yang sekarang menjadi Gedung DPR/MPR. Dalam bidang ekonomi, beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Orde Lama di antaranya: pembentukan Bappenas (Badan Perancang Pembangunan Nasional), yang bertugas mengawasi dan menilai kinerja pembangunan, penurunan nilai mata uang (devaluasi), misal uang kertas 500 menjadi 50 rupiah, dan pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 28 Maret 1963, bertugas untuk menciptakan stabilitas ekonomi nasional, demokratis dan terbebas dari sisa ekonomi imperialis dan kolonialisme. Jadi, penerapan kebijakan politik pada masa Orde Lama adalah pembentukan Nefos dan Oldefos, menolak neo-kolonialisme, dan Politik Mercusuar. Sedangkan di bidang ekonomi adalah pembentukan Bappenas, devaluasi mata uang, dan pembentukan Dekon.