Iklan

Pertanyaan

Kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) yang menegaskan bagaimana mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat setempat, dituangkan dalam Undang-Undang ...

Kebijakan desentralisasi (politik dan fiskal) yang menegaskan bagaimana mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat setempat, dituangkan dalam Undang-Undang ...

  1. No. 22/1999

  2. No. 23/1999

  3. No. 20/2001

  4. No. 14/2001

  5. No. 15/2002

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

21

:

48

:

49

Klaim

Iklan

A. Jasmine

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah B. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Desentralisasi diterapkan pada masa pemerintahan B.J Habibie. Tujuan utama diterapkannya desentralisasi dalam bentuk kebijakan otonomi daerah adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Kebijakan desentralisasi ini tertuang pada UU No. 23/1999.

Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah B.

Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut:

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Desentralisasi diterapkan pada masa pemerintahan B.J Habibie. Tujuan utama diterapkannya desentralisasi dalam bentuk kebijakan otonomi daerah adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Kebijakan desentralisasi ini tertuang pada UU No. 23/1999.

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

3

Iklan

Pertanyaan serupa

Sebagai bukti adanya reformasi di bidang politik, hal yang dilakukan Presiden B.J. Habibie adalah …

112

5.0

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia