Pertanyaan

Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Soekarno pada 10 Juli 1959 dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Mengapa demikian!

Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Soekarno pada 10 Juli 1959 dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Mengapa demikian! $\;\;$

I. Uga

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

Kabinet Kerja yangdibentuk pada 10 Juli 1959 dianggap menyimpang karena presiden bertindak sebagai perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer,melakukan pembubaran terhadap Dewan Konstituante yang merupakan hasil Pemilu 1955 dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Kabinet Kerja yang dibentuk pada 10 Juli 1959 dianggap menyimpang karena presiden bertindak sebagai perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer, melakukan pembubaran terhadap Dewan Konstituante yang merupakan hasil Pemilu 1955 dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Pembahasan

Prinsip-prinsip demokrasi secara umum adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah dan kekuasaan mayoritas. Namun, Kabinet Kerja yangdibentuk pada 10 Juli 1959 dmenghendakiPerdana Menteri dipegang langsung oleh Ir. Soekarno yang sekaligus menjabat sebagai presiden, membubarkan Konstituante, dan berlakunya kembali UUD 1945 yang merupakan isiDekrit Presiden. Dengan demikian,Kabinet Kerja yangdibentuk pada 10 Juli 1959 dianggap menyimpang karena presiden bertindak sebagai perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer,melakukan pembubaran terhadap Dewan Konstituante yang merupakan hasil Pemilu 1955 dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Prinsip-prinsip demokrasi secara umum adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah dan kekuasaan mayoritas. Namun, Kabinet Kerja yang dibentuk pada 10 Juli 1959 dmenghendaki Perdana Menteri dipegang langsung oleh Ir. Soekarno yang sekaligus menjabat sebagai presiden, membubarkan Konstituante, dan berlakunya kembali UUD 1945 yang merupakan isi Dekrit Presiden.

Dengan demikian, Kabinet Kerja yang dibentuk pada 10 Juli 1959 dianggap menyimpang karena presiden bertindak sebagai perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer, melakukan pembubaran terhadap Dewan Konstituante yang merupakan hasil Pemilu 1955 dan memberlakukan kembali UUD 1945.