Jelaskan tentang kondisi awal Indonesia merdeka!

Pembahasan

Keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang buruk. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai ketidakstabilan karena banyak kabinet yang jatuh dan pergantian perdana menteri. Menghadapi kondisi ini, dilakukan pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 1955, untuk memilih anggota parlemen agar kondisi politik bisa membaik dan dapat dibentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat. Namun, upaya ini gagal karena tidak ada partai yang menang pada pemilihan umum 1955. Kondisi politik ini menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merubah bentuk pemerintahan menjadi sistem Parlementer menjadi sistem Presidensial. Selain itu, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi pemberontakan di berbagai daerah, seperti adalah pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun, pemberontahan DI/TII tahun 1953 di Jawa Barat dan pemberontakan PKI tahun 1965. Untuk mengatasi permasalahan keamanan ini, pemerintah berupaya melakukan diplomasi kepada pihak yang memberontak untuk meredakan pemberontakan.Misalnya dengan mengirim Johannes Leimena untuk meredakan pemberontakan RMS di Maluku dan mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh untuk mengakhiri pemberontakan DI/TII di Aceh. Pemerintah juga melakukan operasi militer kepada pemberontak yang masih menolak perdamaian, seperti dengan melancarkan Ops. Pasoepati untuk menumpas RMS. Keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan sangat buruk dengan kas negara yang kosong, blokade ekonomi Belanda, banyaknya pengangguran, rusaknya infrastruktur akibat agresi militer, beragamnya mata uang yang beredar dan inflasi yang tinggi. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kondisi keuangan negara. Misalnya adalah melakukan nasionalisasi bank Belanda seperti De Javasche Bank (menjadi Bank Indonesia), melakukan kebijakan seperti Sistem Ekonomi Banteng, dan membentuk Dewan Ekonomi Nasional.