Jelaskan, mengapa pembentuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa Pemerintahan MegawatiSukarno Putri sempat menuai kritik?

Pembahasan

Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki lima agenda, salah satunya adalah memberantas KKN. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Namun Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan. Dengan demikianpembentuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa Pemerintahan MegawatiSukarno Putri sempat menuai kritik karenapada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) sehingga antaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk Presiden Megawatidan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid memiliki kemiripan tugas dan menjadikan keberadaan dua komisi tersebut tersebut terkesan tumpang tindih.