Roboguru

Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia berkaitan dengan klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Utara. Dua pulau yang dimaksud berada di....

Pertanyaan

Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia berkaitan dengan klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Utara. Dua pulau yang dimaksud berada di....

  1. Selat Malaka

  2. Laut Arafuru

  3. Selamat Karimun

  4. Selat Makassar

  5. Laut Cina Selatan

Pembahasan Video:

Pembahasan Soal:

Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967. Dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Sengketa ini diselesaikan 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jawaban yang tepat adalah D.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

C. Susilo

Terakhir diupdate 29 April 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Peristiwa serangan bom paling dahsyat di Indonesia terjadi di Bali pada tahun 2002. Peristiwa yang lebih dikenal sebagai Bom Bali I tersebut terjadi pada masa pemerintahan ….

Pembahasan Soal:

Peristiwa pengeboman pertama di Bali yang dilakukan oleh teroris terjadi pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang berkuasa pada tahun 2001 - 2004. Pengeboman ini memakan korban jiwa ratusan warga asing dan dilakukan oleh seorang pelaku bom bunuh diri. Jumlah korban dari pihak Australia kemudian menjadi sumber penamaan dari unit khusus anti teror yang kemudian dibentuk, yaitu Detasemen 88. Selain itu beberapa perancang teror yang berhasil ditangkap diantaranya Amrozi dan Imam Samudera.


Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah C

1

Roboguru

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah memperbaiki presentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Aceh dan Papua SEBAB Berdasark...

Pembahasan Soal:

Peryataan benar, karena pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekamoputri, pemerintah memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di Provinsi Aceh dan Papua

Alasan benar, Berdasarkan UU No. lb/2001 dan UU No. 21/2001, Provinsi Aceh dan Papua akan menerima 70 % dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam

0

Roboguru

Mengapa muncul masalah disintegrasi pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri?

Pembahasan Soal:

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pemerataan ekonomi merupakan salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil dari sumber daya alam, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada akhirnya menjadi suatu masalah yang berujung pada keinginan beberapa provinsi untuk melepaskan diri dari Indonesia. Dua provinsi tersebut adalah NAD dan Papua. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dua provinsi yang rentan memisahkan diri adalah provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Papua.  Untuk meredam keinginan tersebut pemerintah melakukan upaya - upaya untuk menyelesaikan disintegrasi. Upaya tersebut adalah Mengembalikan proporsi pendapatan dari sumber daya alam, sebagian besar diberikan untuk rakyat NAD maupun Papua. Dan Mensosialisasikan otonomi khusus untuk daerah NAD dan Papua.


Dengan demikian disintegrasi pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil dari sumber daya alam, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.space space

0

Roboguru

Pada 2003 Indonesia mengalami kekalahan di Mahkamah lnternasional terkait sengketa dengan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ...

Pembahasan Soal:

Salah satu masalah pada masa Presiden Megawati adalah terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Masalah Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan masalah teritorial yang belum terselesaikan sejak Indonesia dan Malaysia merdeka. Pada tahun 1998, Malaysia dan Indonesia sepakat membawa masalah Pulau Sipadan dan Ligitan ke International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, kemudian pada 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia dikarenakan berdasarkan pertimbangan efektivitas (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penguasa kolonial Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan pembangunan mercusuar sejak 1960-an.

Pada hakikatnya, hasil keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan dalam penentuan kepemilikan teritorial yang belum terselesaikan oleh penguasa kolonial baik Belanda maupun Inggris. Tetapi secara ekonomi, kondisi tersebut menguntungkan Malaysia. Hal inilah yang selanjutnya membuat Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia.

Jadi, jawaban yang benar adalah E.

0

Roboguru

Jelaskan, mengapa pembentuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri sempat menuai kritik?

Pembahasan Soal:

Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki lima agenda, salah satunya adalah memberantas KKN. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Namun Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan.

Dengan demikian pembentuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri sempat menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) sehingga antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk Presiden Megawati dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid memiliki kemiripan tugas dan menjadikan keberadaan dua komisi tersebut tersebut terkesan tumpang tindih.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved