Jelaskan alasan perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan memburuk! serta berikan 1 contoh pembuktiannya!

Pembahasan

Setelah mendapatkan kedaulatan penuh pasca KMB, indonesia menghadapi permasalahan ekonomi akibat perang revolusi, kontrak-kontrak masa kolonial yang kembali berlaku, permasalahan sumber daya manusia, dan hutang luar negeri akibat penandatanganan KMB. Salah satu faktor utama dari permasalahan ekonomi adalah utang luar negeri akibat KMB. Dalam salah satu poin Kesepakatan Ekonomi Keuangan (Financial-Economic Agreement) hasil perundingan KMB, Indonesia bersedia menanggung seluruh utang Pemerintah Hindia-Belanda sebelum perang dan utang NICA pasca-perang. Belanda minta Indonesia menanggung 3 miliar gulden utang dalam negeri dan 3,3 miliar gulden utang luar negeri. Indonesia hanya mau mengambil alih utang dalam negeri sebelum perang. Alasannya, utang pasca-perang sebesar 2 miliar gulden digunakan untuk membiayai agresi militer Belanda terhadap RI. Indonesia bahkan harus menghabiskan hadiah kemerdekaan dari Amerika Serikat berupa pinjaman dari Export-Import Bank sebesar 100 juta dolar AS untuk membayar utang tersebut. Pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap mengirimkan Anak Agung Gde sebagai pimpinan delegasi ke jenewa. Pengiriman tersebut bertujuan untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi antara pihak Indonesia dan Belanda.Akhirnya pada tanggal 7 januari 1956 dicapainya kesepakatan rencana persetujuan Finansial Ekonomi antara pihak Indonesia dan pihak Belanda yang isinya sebagai berikut : Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan Hubungan Finek Indonesia dan Belanda didasarakan atas hubungan bilateral Hubungan Finek didasarkan pada undang-undang nasional, yang tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Sikap pemerintah Belanda tidak mau menandatangani rencana persetujuan yang telah dibuat tersebut. Hal ini membuat pemerintah Republik Indonesia harus mengambil langkah sepihak. Dengan demikian, alasan perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan memburuk dan contoh pembuktiannya adalah banyaknya hutang luar negeri yang ditanggung oleh Indonesia sebagai salah satu hasil perundingan KMB. Hal ini membuat Indonesia mengajukan delegasinya untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek) yang tertuang dalam rencana pesetujuan Finek, namun Belanda tidak mau menandatanganinya.