Jelaskan 4 tahap dalam sistem penataan ruang!

Pembahasan

4 Tahapan Sistem Penataan Ruang terdiri atas: Tahapan Pengkondisian ( prepatory action ) merupakan tahap awal dimana situasi dan kondisi wilayah atau kota yang akan direncanakan harus dapat mencerminkan tentang agenda-agenda kegiatan perencanaan tata ruang di kota/wilayah tersebut. Tahapan Pembentukan Forum Stakeholder , dalam tahap ini terdapat tiga aktor terlibat yaitu politisi dan pemerintah yang mewakili lembaga pemerintahan pada setiap level wilayah, dunia usaha baik yang bersifat trans-nasional maupun domestik, dan organisasi kemasyarakatan seperti misalnya keluarga, organisasi keagamaan dan lain-lain. Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi oleh wakil-wakil dari ketiga aktor tersebut, antara lain adalah harus mampu menyampaikan aspirasi kelompoknya ( people voice ), memiliki pengaruh di dalam kelompoknya ( influenced people ), dan memiliki kepentigan dalam pembangunan kota/wilayah di sana ( interested people ). Oleh karena itu, peran perencana di sini sangat vital dalam menyeleksi partisipan yang memenuhi kriteria tersebut diatas, mendesain tata laksana dan sistem kerja forum penataan ruang tersebut dan mampu menguraikan tugas dan fungsi dari masing-masing perwakilan stakeholder tersebut. Tahapan Pemilihan Media Partisipasi (participatory tools) , tahap dimana pemilihan instrumen didasarkan pada kriteria-kriteria, seperti karakteristik dan pengetahuan masyarakat, waktu yang tersedia, serta kemampuan dan kapasitas pemerintah dan perencana. Oleh karena itu, perencana mempunyai peran untuk dapat menilai instrumen mana yang paling tepat untuk digunakan dalam proses perencanaan tersebut. Tahapan Pembentukan Forum Pakar , pada tahap ini forum pakar ini dibentuk untuk menghasilkan lebih banyak pilihan dan lebih informatif ( well-informed choice ) kepada para partisipan ( stakeholder ) dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Oleh karena itu, peran perencana harus mampu memfasilitasi terciptanya variasi pilihan yang lebih informatif untuk mencegah kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan rencana tata ruang dan mampu berperan sebagai koordinator yang akomodatif ( inclusive ) terhadap pendapat maupun pandangan dari berbagai disiplin kepakaran yang terlibat dalam proses tersebut.