Perhatikan berita berikut!

Desentralisasi Fiskal Topang Daerah Tertinggal

Pembagian keuangan daerah yang berbasis beban kerja bakal mendukung pengentasan daerah tertinggal di Indonesia.Apalagi pembagian keuangan tidak lagi berdasarkan jumlah penduduk, aparat pemerintahan, maupun luas wilayah, melainkan berdasarkan tingkat kebutuhannya. “Kalau distribusi fiskal dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun dana tugas pembantuan dibagi berdasarkan urusan yang diemban, tentu pengentasan daerah tertinggal bisa maksimal. Sebab, urusan daerah tertinggal demikian banyak, meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan seterusnya,” kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini dalam seminar “Pembangunan Daerah Tertinggal, Remunerasi, dan Pelayanan Publik” yang digelar Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat,kemarin. Helmy menambahkan, jumlah daerah tertinggal kian bertambah karena banyaknya daerah otonomi baru hasil pemekaran yang belum berhasil berkembang. Daerah tersebut butuh pembangunan infrastruktur pemerintahan untuk menjalankan roda pelayanan publik, sekaligus membangun perekonomian daerah dengan menarik investor. Pada kesempatan sama pakar administrasi publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Dwiyanto mengatakan pembagian keuangan daerah tidak relevan jika hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, aparatur daerah, maupun luas wilayahnya. Karena itu setiap daerah harus membuat struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah. Penyusunan struktur tersebut nantinya dicocokkan dengan urusan yang akan digarap oleh daerah otonomi, sehingga struktur pemerintahan satu daerah dengan daerah lain akan berbeda-beda.

Sumber: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/1017/desentralisasi-fiskal-topang-daerah-tertinggal. 

Dari berita di atas, buatlah kesimpulan mengenai desentralisasi fiskal!