Roboguru

Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki komoditas alam yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, yaitu mutiara air laut. Budidaya alam mutiara saat ini berkembang pesat menjadi salah satu komoditi andalan bagi daerah tersebut, bahkan juga ekspor. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu kebijakan politik dalam masa reformasi, yaitu ..

Pertanyaan

Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki komoditas alam yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, yaitu mutiara air laut. Budidaya alam mutiara saat ini berkembang pesat menjadi salah satu komoditi andalan bagi daerah tersebut, bahkan juga ekspor. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari salah satu kebijakan politik dalam masa reformasi, yaitu ..

  1. Kebebasan berusaha

  2. Kearifan lokal

  3. Otonomi daerah

  4. Usaha kecil menengah

  5. Kemajuan dalam usaha koperasi

Pembahasan Soal:

Setelah Soeharto mengundurkan diri, Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pada masa ini, Indonesia memasuki masa yang disebut sebagai masa reformasi. Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, di awal masa reformasi ini, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia dalam berbagai bidang. Berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie.

  1. Kebebasan Pers : dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
  2. Pemilu bebas dan demokratis : dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu berdampak pada lahirnya 48 parpol baru yang ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999. Hal ini membuktikan bahwa, dengan dikeluarkannya UU tersebut menjamin kebebasan dan demokratisasi proses pemilu di Indonesia setelah pemilu tahun 1955.
  3. Otonomi daerah : pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintergrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia.
  4. Berakhirnya diskriminasi terhadap etnis tionghoa : inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 tahun 1999 mengenai penghapusan larangan untuk berbicara dan mengajar Bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memberlakukan program anti-komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu.
  5. Lahirnya Komnas Perempuan : pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan terutama dari etnis Tionghoa, hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang akhirnya membentuk Komisi Nasional Perempuan di Indonesia.
  6. Kemerdekaan Timor Leste : referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan Habibie. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka.
  7. Wewenang Bank Indonesia : pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia (BI) harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat obyektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

I. Agung

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Terakhir diupdate 01 Mei 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Jelaskan bagaimana kebijakan habibie terkait referendum untuk Timor-Timor !

Pembahasan Soal:

Referendum kemerdekaan diadakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Asal usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Indonesia, B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada 27 Januari 1999, bagi PBB untuk mengadakan referendum, di mana provinsi di Indonesia akan diberikan pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka. Kebijakan politik presiden B.J. Habibie dalam menyelesaikan masalah Timor Timur adalah melaksanakan referendum atau jajak pendapat pada 30 Agustus 1999.

Maka, jawabannya adalah melaksanakan referendum pada tahun 1999.

0

Roboguru

Perhatikan nama dan jabatan dalam kabinet reformasi pembangunan pada tabel berikut! Jawaban yang tepat untuk melengkapi kolom X dan Y adalah....

Pembahasan Soal:

Kabinet Reformasi Pembangunan merupakan kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Secara garis besar tugas dari kabinet Reformasi Pembangunan adalah menjalankan agenda dan cita-cita reformasi. Berikut jabatan dan nama beberapa menteri dalam kabinet Reformasi Pembangunan.

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Feisal Tanjung.
  2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita.
  3. Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara: Dr. Ir. Hartarto Sastrosoenarto.
  4. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan: Prof. Dr. H. Haryono Suyono.
  5. Menteri Dalam Negeri: Letjen TNI Syarwan Hamid  dan Feisal Tanjung.
  6. Menteri Luar Negeri: Ali Alatas, S.H.
  7. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata: Jenderal TNI Wiranto.
  8. Menteri Kehakiman: Prof. Dr. Muladi, S.H.
  9. Menteri Penerangan: Letjen TNI Yunus Yosfiah.
  10. Menteri Keuangan: Dr. Bambang Subianto.
  11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C.

0

Roboguru

Reformasi melahirkan lembaga baru seperti...

Pembahasan Soal:

Berikut merupakan lembaga-lembaga yang lahir pada masa Reformasi.

  1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
  2. Mahkamah Konstitusi (MK).
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  5. Komisi Yudisial (KY).

Dengan demikian, lembaga baru saat reformasi adalah Komnas HAM, MK, KPK, DPD, KY.

0

Roboguru

Sebutkan langkah-langkah yang diambil B. J. Habibie untuk memenuhi tuntutan reformasi!

Pembahasan Soal:

Presiden B.J. Habibie adalah presiden ketiga dalam sejarah Indonesia. Masa pemerintahannya cenderung singkat, yaitu sejak tahun 1998 hingga 1999. Beberapa langkah-langkah yang diambil B. J. Habibie untuk memenuhi tuntutan reformasi diantaranya adalah sebagai berikut.

  1. Pembentukan kabinet.
  2. Perubahan kehidupan politik nasional.
  3. Mengurangi peran ABRI dalam sosial politik.
  4. Perbaikan ekonomi.
  5. Mengadakan pemilihan umum.

Jadi, langkah-langkah yang diambil B.J. Habibie untuk memenuhi tuntutan reformasi adalah pembentukan kabinet, perubahan kehidupan politik, mengurangi peran ABRI, dan lain-lain.

0

Roboguru

Sebutkan tokoh-tokoh politik yang dibebaskan pada masa Reformasi...

Pembahasan Soal:

Jatuhnya Presiden Soeharto pada penghujung Mei 1998 diwarnai dengan Reformasi total yang dilakukan penggantinya, Bacharuddin Jusuf Habibie. Salah satu hal yang dilakukan Habibie untuk menetralisir gejolak kala itu adalah melakukan pembebasan sejumlah aktivis yang sebelumnya ditahan karena tuduhan makar. 
Dua orang aktivis yang dibebaskan pada masa Reformasi adalah: Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Tokoh pertama Sri Bintang Pamungkas merupakan tokoh pergerakan, reformis, politikus, aktivis, dan juga orator di masa penggulingan Soeharto. Ia ditahan Soeharto lantaran dianggap subversif dan melanggar Undang-undang Anti Subversif dengan membentuk Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pada Mei 1996. Bintang dibui sejak Mei 1997, saat itu usianya 51 tahun. Sedangkan nama kedua, Muchtar Pakpahan, dijebloskan ke penjara karena rangkaian disertasi dan buku tulisannya berjudul Potret Negara Indonesia. Buku tersebut mendorong gagasan reformasi untuk mengatasi berbagai masalah di Indonesia, yang dianggap Soeharto melanggar Undang-Undang. 

Dengan demikian, terdapat dua tokoh yang dibebaskan pada masa Reformasi yakni: Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan yang ditahan karena tuduhan makar pada masa Orde Baru.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved