Roboguru

Ciri-ciri demokrasi parlementer. UUD yang digunakan UUDS 1950. Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan ditangan Perdana Menteri. Terdapat sistem multi partai. Negara terbagi menjadi beberapa negara bagian. Kabinet yang dibentuk bertanggungjawab kepada prisiden. Ciri-ciri pada masa demokrasi parlementer ditunjukkan dengan nomor ….

Pertanyaan

Ciri-ciri demokrasi parlementer.

  1. UUD yang digunakan UUDS 1950.
  2. Presiden sebagai kepala pemerintahan.
  3. Kepala pemerintahan ditangan Perdana Menteri.
  4. Terdapat sistem multi partai.
  5. Negara terbagi menjadi beberapa negara bagian.
  6. Kabinet yang dibentuk bertanggungjawab kepada prisiden.

Ciri-ciri pada masa demokrasi parlementer ditunjukkan dengan nomor ….

Pembahasan Soal:

Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal atau Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap sesuatu. Negara Indonesia pernah menganut sistem ini mulai 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Pada era ini ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, kepala pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana menteri yang bertanggungjawab terhadap presiden. Akibatnya, hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Tokoh-tokoh Indonesia yang mempercayai dibutuhkannya Demokrasi Parlementer atau dikenal Demokrasi Liberal di antaranya, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

Dengan demikian, ciri-ciri pada masa demokrasi parlementer ditunjukan oleh nomor (1) UUD yang digunakan UUDS 1950 (3) Kepala pemerintahan ditangan Perdana Menteri (4) Terdapat sistem multi partai.

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

I. Agung

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Terakhir diupdate 30 April 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Apa yang menjadi latar belakang perubahan sistem presidensial ke sistem parlementer...

Pembahasan Soal:

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada masa itu, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidensial di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hingga pada tanggal 11 November 1945, BP-KNIP mengeluarkan mosi tak percaya pada Sistem pemerintahan Presidensial yang ada terhadap kabinet melalui usulan dari BP-KNIP kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja KNIP No. 5 tahun 1945 yang berbunyi, “Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah, badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat)”,  Selain alasan diatas perubahan sistem pemerintahan dianggap sebagai cermin demokrasi Indonesia waktu itu, serta untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara, karena dengan keharusan presiden untuk melapor atau bertanggung jawab kepada parlemen menunjukkan bahwa presiden tidak absolut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Menanggapi hal tersebut, akhirnya Pemerintah Indonesia pada 14 November 1945 akhirnya mengeluarakan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yang semula presidensil menjadi parlementer. Tentunya hal ini membuat nantinya pemerintahan (Perdana Menteri bersama Kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) yang berfungsi sebagai badan legislatif bukan pada Presiden lagi. Pengumuman maklumat ini kemudian ditindak lanjuti oleh KNIP untuk segera mengusulkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia atau yang lebih dikenal Kabinet Sjahrir I.
Namun Perubahan Pemerintahan ini melalui Maklumat 14 November 1945 jelas-jelas melanggar konstitusi karena bertolak belakang dengan UUD 1945 yang berlaku saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, Indonesia merasa tak cocok dengan sistem ini. Hal ini dibuktikan dengan sering jatuh bangunnya kabinet yang membuat pemerintahan kurang stabil dan membuat pembangunan terhambat.

Dengan demikian, latar belakang perubahan sistem presidensial ke parlementer merupakan usulan KNIP untuk mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara serta memberikan kedaulatan kepada rakyat sebagai cerminan atas demokrasi Indonesia

0

Roboguru

Kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan adalah...

Pembahasan Soal:

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tantangan berat yang harus dihadapi salah satunya adalah kondisi ekonomi yang buruk.Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong.undefined


Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah D.undefined
 

2

Roboguru

Maklumat pemerintah tanggal 14 November berisi tentang...

Pembahasan Soal:

BP-KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 Tanggal 11 November 1945 tentang Pertanggungjawaban Menteri kepada Perwakilan Rakyat. Dalam pemikiran saat itu, KNIP diartikan sebagai MPR. Sementara itu, BP-KNIP disamakan dengan DPR. Jika demikian, secara tidak langsung BP-KNIP dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 telah meminta peralihan pertanggungjawaban menteri-menteri dari Presiden kepada BP-KNIP. Anehnya, Presiden Soekarno justru menyetujui usulan tersebut dan mengeluarkan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945.
Dengan persetujuan tersebut, maka sistem kabinet presidensial dalam UUD 1945 telah diamandemen begitu saja menjadi sistem kabinet parlementer. Ini terbukti setelah BP-KNIP mencalonkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Akhirnya, kabinet presidensial Soekarno dan Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama.

Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah B.

0

Roboguru

Perhatikan pernyataan berikut! Berdasarkan tabel tersebut, manakah pasangan yang tepat dalam penerapan masa pemerintahan sekarang ....

Pembahasan Soal:

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem presidensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

  • Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu.
  • Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri.
  • Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting untuk menentukan sistem negara. Sistem parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

  • Presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
  • Hak prerogatif dimiliki oleh perdana menteri. 
  • Menteri bertanggung jawab pada legislatif.
  • Eksekutif bertanggung jawab pada legislatif.

Adapun pasangan yang tepat dalam penerapan masa pemerintahan sekarang adalah parlemen tidak memilih presiden tetapi dipilih langsung oleh rakyat serta anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah B.

0

Roboguru

Apa dasar negara dari Demokrasi Parlementer?

Pembahasan Soal:

Demokrasi parlementer ialah sistem pengorganisasian dalam suatu negara dengan adanya tanggungjawab kepada lembaga legislatif untuk melakukan pembentukan kabinet kerja dan melakukan pemilihan predisen dan wakil presiden.Sistem demokrasi parlementer cenderung lebih dekat dengan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, namun sistem ini melakukan  pemilihan pada saat pemilu legislatif sedang dilaksanakan. Sistem parlementer dalam pemerintah sendiri kurang stabil. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer.

Kelebihan :

  1. dalam mementukan suatu keputusan jauh lebih singkat
  2. pengawasan yang ketat
  3. pelaksanaan kebijakan rakyat yang telah diberikan sudah tertera secara jelas

Kekurangan :

  1. lembaga eksekutif tidak ditentukan sampai kapan masa jabatannya
  2. kekuasaan lembaga eksekutif tergantung dari mayoritas dari dukungan perlemen  
  3. parlemen dapat dikendalikan anggota kabinet

Dengan demikian, pada periode ini sudah terjadi 2 kali pergantian UUD, yaitu: Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada waktu 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950. Dalam waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Sistem pemerintahan ini berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer. Pergantian Konstitusi RIS dengan UUD Sementara (UUDS) tahun 1950 rentang waktu 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi sebuah negara kesatuan.

Perubahan bentuk susunan dan konstitusi Negara pada saat Demokrasi Parlementer menyebabkan pula terjadinya perubahan rumusan Pancasila. Di dalam Mukaddimah Konstitusi RIS 1949 dicantumkan rumusan Pancasila (yang berbeda dengan rumusan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) yakni.

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial.

Rumusan Pancasila tersebut dapat ditemukan pada Mukaddimah Konstitusi RIS 1949 alinea III. Selanjutnya ternyata Konstitusi RIS tidak bertahan lama, faktor utama penyebabnya adalah karena muatan dari konstitusi yang tidak merepresentasikan kemauan rakyat dan juga bukan merupakan keinginan politik rakyat Indonesia akan tetapi sebuah rekayasa pihak Belanda maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berakibat munculnya tuntutan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya semua negara bagian bergabung dan melebur menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950. Rumusan Pancasila dasar negara masih tercantum pada Mukaddimah (Pembukaan) UUDS 1950 yang urutan-urutannya adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan Sosial.

Demikianlah dengan berlakunya UUDS 1950 kita mengenal beberapa rumusan Pancasila yang berlaku secara resmi atau lahir dari forum-forum resmi. Selain yang resmi-resmi itu ternyata di dalam masyarakat ditemukan juga rumusan rumusan Pancasila yang berbeda redaksinya. Pernah beredar secara luas di dalam masyarakat rumusan Pancasila dengan urutan dan redaksi sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Persatuan
  4. Kedaulatan Rakyat
  5. Keadiilan Sosial.


Maka berdasarkan penjelasan di atas dasar negara pada masa Demokrasi Parlementer adalah Pancasila yang isi rumusannya masih tercantum pada Mukaddimah (Pembukaan) dan mengalami penyesuaian dengan kontistusi yang berlaku saat itu.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved