BUMN merupakan badan usaha milik pemerintah yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini status pegawai BUMN adalah sebagai ....

Pembahasan

Status pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalamibeberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya, disebutkan bahwastatus karyawan BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, pada awalnya status pegawai BUMN dipersamakan dengan pegawai negeri. Persamaan yang dimaksud termasuk pemberlakuan kewajiban pemberitahuan tertulis kepada pejabat/atasan jika melangsungkan perkawinan dan kewajiban memperoleh izin pejabat untuk dapat melakukan perceraian. Kemudian berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang didalamnya menyatakan bahwa pegawai BUMN tidak lagi tunduk pada ketentuan kepegawaian PNS .Aturan ini berarti meralat peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa status pegawai BUMN dipersamakan dengan pegawai negeri. Aturan mengenai pegawai BUMN diatur dalampenegasan dari Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi: Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesui dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan aturan terakhir pada Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah disebutkan bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN. Jadi, tidak ada jawaban yang tepat dari pilihan di atas.