Status pegawai BUMN adalah sebagai?

Pembahasan

Status pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai pegawai BUMN atau karyawan BUMN . Status pegawai BUMN mengalamibeberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya, disebutkan bahwastatus karyawan BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, pada awalnya status pegawai BUMN dipersamakan dengan pegawai negeri. Persamaan yang dimaksud termasuk pemberlakuan kewajiban pemberitahuan tertulis kepada pejabat/atasan jika melangsungkan perkawinan dan kewajiban memperoleh izin pejabat untuk dapat melakukan perceraian. Kemudian berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang didalamnya menyatakan bahwa pegawai BUMN tidak lagi tunduk pada ketentuan kepegawaian PNS. Aturan ini berarti meralat peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwastatus pegawai BUMN dipersamakan dengan pegawai negeri. Aturan mengenai pegawai BUMN diatur dalampenegasan dari Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi: Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesui dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, menuurt aturan terakhir yang berlaku bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Jadi kita bisa sebut bahwa status pegawai BUMN saat ini adalah sebagai karyawan BUMN atau pegawai BUMN.