Pertanyaan

Berikut ini yang merupakan kebijakan kontroversial yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah.... (1) mengusulkan pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 (2) penetapan Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional (3) pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan (4) pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berikut ini yang merupakan kebijakan kontroversial yang diambil oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah....

(1) mengusulkan pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966

(2) penetapan Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional

(3) pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan

(4) pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jika (1), (2), dan (3) benar
Jika (1) dan (3) benar
Jika (2) dan (4) benar
Jika hanya (4) yang benar
Jika semuanya benar

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

C. Susilo

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah B.

Pembahasan

Presiden Abdurrahman Wahid merupakan presiden keempat yang memerintah Republik Indonesia yang memerintah pada tahun 1999-2001. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berakhir ketika ia dimakzulkan dari jabatannya oleh MPR karena dianggap bertentangan dengan konstitusi negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid, di antaranya adalah: mengusulkan pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, dan mengeluarkan sebuah maklumat yang berisi mengenai pembekuan parlemen. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B .

Presiden Abdurrahman Wahid merupakan presiden keempat yang memerintah Republik Indonesia yang memerintah pada tahun 1999-2001. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berakhir ketika ia dimakzulkan dari jabatannya oleh MPR karena dianggap bertentangan dengan konstitusi negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid, di antaranya adalah:

mengusulkan pencabutan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme,
pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, dan
mengeluarkan sebuah maklumat yang berisi mengenai pembekuan parlemen.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

0.0 (0 rating)

Pertanyaan serupa

Bengkulu merupakan salah satu daerah yang cukup lama dipertahankan oleh Inggris karena memiliki kekayaan alam berupa ....

0.0

Jawaban terverifikasi

Pada tanggal 18 Oktober 1974, Presiden Soeharto menyampaikan secara resmi mengenai sikap dasar pemerintah mengenai masalah Timor Timur berupa .... Indonesia tidak memiliki ambisi teritorial T...

4.0

Jawaban terverifikasi

Faktor yang menyebabkan Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 adalah.... (1) perpecahan Jerman timur dan barat (2) munculnya nasionalisme negara-negara bagian (3) meningkatnya jumlah kaum buruh d...

0.0

Jawaban terverifikasi

Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie melakukan pembebasan terhadap narapidana politik masa Orde Baru seperti ....

0.0

Jawaban terverifikasi

Pada masa Kerajaan Majapahit, agama Islam sudah mulai masuk dan berkembang, hal ini dibuktikan dengan ....

5.0

Jawaban terverifikasi