Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 pemerintah pendudukan Jepang merombak sistem pemerintahan daerah di wilayah Indonesia. Akan tetapi, Yogyakarta dan Surakarta tidak termasuk daerah yang dirombak sistem pemerintahannya karena ...

Pembahasan

Kedudukan Sultan yang masih kuat di kalangan masyarakat Jepang menempatkan Surakarta dan Yogyakarta sebagaiDaerah istimewa (Kochi). Undang-undang Nomor 27 Tahun 1942 mengantikan sistem Gunseibun menjadi sistem pemerintahan sipil seperti masa Hindia Belanda,pemerintahan daerah dibagi menjadi enam tingkat. Berikut pembagiannya: Syu (karesidenan), dipimpin oleh seorang syuco. Syi (kotapraja), dipimpin oleh seorang syico. Ken (kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco. Gun (kawedanan atau distrik), dipimpin oleh seorang gunco. Son (kecamatan), dipimpin oleh seorang sonco. Ku (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco. Dengan demikian Jepang menjaga status daerah istimewa (kochi) untuk Surakarta dan Yogyakarta,supaya Daerah Kochi mau bekerja sama dengan pihak Jepang untuk memenangkan Perang Asia di wilayah Timur Raya.