Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1942 sistem pemerintahan daerah di Indonesia pada masa pendudukan Jepang dibagi menjadi berapa wilayah?

Pembahasan

Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dengan tujuan untuk menguasai cadangan bahan logistikdan bahan industri. Setelah berhasil mengusir dan menggantikan pemerintahan Belanda, Jepang mulai membentuk pemerintahan militer di Indonesia. Selain membentuk pemerintahan yang bersifat militer, Jepang pun mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, Jepang mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan diperkuat dengan UU No 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi . Menurut UU ini seluruh pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah, yakni sebagai berikut. Shu (keresidenan), yang dipimpin oleh shukocan dan seluruh pulau jawa dibagi menjadi 17 shu . Shi (kotapraja). Ken (kabupaten). Gun (kawedanan). Son (kecamatan). Ku (desa/kelurahan). Selain membagi daerah Jawa dan Madura menjadi 6 wilayah, dibentuk pula Tonarigumi atau Rukun Tetangga (RT) yang bertujuan untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat ditingkat paling bawah. Dengan demikian, menurut UU No. 27 dan 28 tahun 1942 sistem pemerintahan daerah di Indonesia pada zaman Jepang dibagi menjadi 6 wilayah, yang tertinggi disebut dengan shu (keresidenan) dan tingkatan paling bawah disebut ku (desa/kelurahan).