Berbeda dari kabinet sebelumnya, Kabinet Wilopo memperoleh banyak dukungan dari para anggotanya. Kondisi ini terjadi karena Kabinet Wilopo mengajak partai ... dan ... dalam pemerintahan.

Pembahasan

Kabinet wilopo terbentuk setelah berakhirnya Kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Sukiman. Hal ini dikarenakan Kabinet Soekiman menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA). Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia) atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Atas dasar itu pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagi formatur baru. Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas : PNI dan Masyumi masing-masing jatah empat orang PSI dua orang PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) masing-masing satu orang dan golongan tak berpartai tiga orang Dengan demikian, terdapat beberapa Partai dan kalangan Independen dalam kabinet Wilopo bahkan kabinet tersebut dapat dikatakan kabinet kerja. Partai yang tergabung adalah Partai BuruhdanPKRI yang sebelumnya belum masuk kabinet.