Bagaimana perkembangan pers pada masa Orde Baru? Jelaskan pendapat Anda!

Pembahasan

Pers Indonesia pada masa Orde Baru sangattunduk pada sistem politik atau pemerintah. Pada masa ini, sebuah perusahaan pers yang akan didirikan harus memiliki Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang diatur dalam Permenpen No.01/Pers/Menpen 1984, yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan (DEPPEN). Hal ini dapat dinilai bahwa pemerintah memiliki legitimasi dalam mengekang kebebasan pers, padahal dalam UU Pokok Pers No. 11 tahun 1996 mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan. Akibatnya, pers menjadi sangat hati-hati dalam pemberitaannya, banyak menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diungkapkan kepada masayarakat, sehingga pers pada masaitu kehilangan fungsinya sebagai kontrol sosial. Pers menjadi berat sebelah dan kehilangan otonominya. Pers pada masa ini terkesan menjadi corong pemerintah dalam menyiarkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Besarnya dominasi pemerintah terhadap pers dapat dilihat dari pembredelan media Tempo, Editor, dan DeTIK pada tanggal 21 Juni 1994. Pada masa Orde Baru, pembentukan organisasi kewartawanan juga sangat dibatasi. Pada masa itu, hanya ada satu organisasi yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang dicap sebagai organisasi wartawan yang berada dibawah ketiak pemerintah. Pascakasus pembredelan majalah Tempo, Editor, dan DeTik terbentuklah AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia) yang merupakan wujud ketidakpuasan terhadap PWI. Dengan demikian,perkembangan pers pada masa Orde Baru diwarnai campur tangan pemerintah dengan adanya Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) di mana pemerintah memiliki legitimasi dalam mengekang kebebasan pers. Serta, adanya pembredelan media-media sepertiTempo, Editor, dan DeTIK juga menandakan adanya bentuk pengekangan kebebasan pers.