Apa itu kebijakan Tanam Paksa?

Pembahasan

Kebijakan tanam paksa adalah kebijakan Belanda yang mewajibkan rakyat Indonesia menyisihkan 1/5 lahannya untuk tanaman tanaman wajib ditanam untuk Belanda yang nantinya diserahkan kepada Belanda. Tanaman itu adalah tanaman ekspor seperti rempah-rempah, kopi, teh, dan kina. Kebijakan ini dicetuskan oleh Van den Bosch pada tahun 1830. Tujuan dari kebijakan ini adalah mengisi kembali kas kosong Belanda yang mana dana negara sudah terkuras karena membayar hutang-hutangVOC danmembayar biaya perang saat melawan Diponegoro serta membayar ganti rugi perang saat kalah perang di Eropa. Dalam perjalannya, kebijakan ini diselewengkan dengan rakyat tidak mengerjakan 1/5 lahan untuk Belanda, melainkan semuanya untuk Belanda. Berikut ini adalah kebijakan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Rakyat wajib menyediakan seperlima lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib (tanaman berkualitas ekspor). Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kelebihan hasil panen dibayarkan kembali kepada rakyat. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi. Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik pemerintah. Penggarapan tanaman wajib di bawah pengawasan langsung penguasa pribumi. Pegawai-pegawai Belanda mengawasi jalannya penggarapan dan pengangkutan. Dengan demikian, kebijakan tanam paksa adalah kebijakan Belanda yang mewajibkan rakyat Indonesia menyisihkan 1/5 lahannya untuk tanaman tanaman wajib ditanam untuk Belanda yang nantinya diserahkan kepada Belanda.