ApahubunganantaraDekritPresiden1959denganberakhirnyamasa Demokrasi Liberal?

Pembahasan

Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adaya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isinya adalah sebagai berikut. Menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekritdan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS). Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa Demokrasi Parlementer dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Dengan demikianhubunganantaraDekritPresiden1959denganberakhirnyamasa Demokrasi Liberal adalah dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959maka berkahirlah sistem demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Muculnya dekrit ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di demokrasi parlemente terutama persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi sehingga bembuat keadaan pemerintahan tidak stabil,sehingga muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada UUD 1945, untuk melaksanakan gagasan tersebut dikeluarkanlahDekrit Presiden 5 Juli 1959.