Akibat pelaksanaan politik etis dalam pendidikan di Hindia Belanda adalah...

Kondisi kesejahteraan penduduk Hindia Belanda yang rendah selama menjadi daerah koloni memicu partai liberal yang ketika itu mendominasi di Parlemen Belanda mengusulkan kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi penduduk. Selain itu, terdapat pula kritikan terhadap pemerintah melalui tulisan yang di pelopori wartawan koran De Locomotief, Pieter Broosshooft dan seorang politikus Belanda, Van Deventer. Pada intinya tokoh tersebut menyatakan agar pemerintah Belanda lebih memperhatikan nasib penduduk pribumi di tanah koloni. Kritikan tersebut mempengaruhi lahirnya politik etis yang secara resmi diterapkan pada 17 September 1901 melalui pidato tahunan Ratu Wilhelmina. Kabijakan ini dituangkan ke dalam tiga program perbaikan yang dikenal dengan istilah trias van Deventer, yang meliputi bidang Irigasi, Imigrasi, dan Edukasi.

Kebijakan politik etis ini kemudian berdampak terhadap kehidupan penduduk, salah satunya di bidang pendidikan dengan munculnya sekolah-sekolah, baik yang ditujukan untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa. Hal tersebut semakin membuka kesempataan penduduk untuk memperoleh pendidikan dasar. Dampaknya adalah terbentuknya tokoh-tokoh intelektual dari kalangan pribumi yang memiliki kesadaran politik, sehingga tidak sedikit dari mereka yang kemudian membentuk organisasi pergerakan dan menanamkan gagasan dan pemikirannya melalui kegiatan pers. Selain itu, perkembangan pendidikan di Hindia Belanda juga membuka peluang terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Pendidikan juga mempertemukan penduduk pribumi dari berbaagai etnis sehingga memberikan kesadaran "Nasional" pada diri mereka.

Dengan demikian, dampak kebijakan politik etis di bidang pendidikan adalah perkembangan pendidikan bagi penduduk Hindia Belanda, baik priyayi maupun rakyat biasa. Serta munculnya tokoh intelektual yang menjadi tokoh pergerakan nasional.