Tantangan dalam kolaborasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat adalah a. risiko eskalasi konflik militer b. keterbatasan prinsip-prinsip UNCLOS c. perluasan yurisdiksi ICJ d. kerangka hukum yang tidak jelas e. politik dan keamanan yang mungkin tetap ada

1) Apa perbedaan antara minimal usia kerja dan maksimal usia kerja? Jelaskan! (Jika perlu) 2) Perhatikan kutipan berita berikut! Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Hakim konstitusi menyatakan batas usia pelamar kerja tidak termasuk bentuk diskriminasi. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (30/7). Permohonan itu menggugat Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan tiap pemberi kerja bisa merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan kerja. Pemohon mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan sesuai Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Karena itu, kata Arief, syarat seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminatif. "Terlebih, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UU 13/2003 yang menyatakan, 'setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan'," katanya. Namun, satu hakim konstitusi yaitu M Guntur Hamzah punya pendapat berbeda atau dissenting opinion. Guntur berpendapat bahwa permohonan pemohon mestinya dikabulkan sebagian. Menurut dia, bunyi Pasal 35 Ayat (1) dapat diubah dan ditambahkan, sehingga pemberi kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Guntur menyebut jika dilihat dari segi hukum (sense of legality), pasal yang diuji oleh pemohon secara umum memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Namun, jika dilihat dari kacamata keadilan (sense of justice), Guntur melihat norma Pasal 35 Ayat (1) potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan karena sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan. Menurut dia, Pasal 35 Ayat (10) sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja. Khususnya, dalam frasa "merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan" yang diletakkan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja. Guntur berpandangan persyaratan hendaknya diletakkan pada kualifikasi dan kompetensi, sehingga tak masalah berapapun usia calon pekerja, sepanjang telah memasuki usia kerja dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai formasi atau lowongan pekerjaan dimaksud. Berdasarkan kutipan diatas : • Apa saja penyebab sektor formal hanya dikhususkan anak pemuda usia 18-25 tahun? • Apakah hanya Negara Indonesia saja yang menerapkan batas usia 25 tahun? (Dibandingkan negara lain) Jelaskan situasi! (Jika perlu) • Mengapa batas usia bukan diskriminasi oleh MK dan mengapa batas usia di negara lain cenderung diskriminasi? Jelaskan perbandingannya! (Jika perlu) 3) Apa jadinya kalau batas usia kerja Indonesia dihapus sepenuhnya & merekut tenaga kerja di semua umur? Jelaskan dampaknya!

4

5.0

Jawaban terverifikasi

Salah satu argumen Malaysia dalam klaim Blok Ambalat adalah bahwa wilayah tersebut memiliki potensi untuk a. pengembangan pariwisata dan ekowisata b. pembangunan infrastruktur maritim internasional c. produksi pertanian dan perikanan yang berlimpah d. kerja sama bilateral yang baik e. penguatan keamanan maritim regional

1

0.0

Jawaban terverifikasi

Saya kira dewasa ini banyak berjumpa dengan yang disebut “Fundamentalisme agama”. Gerakan fundamentalisme agama ini merupakan ideologi yang berdasarkan nilai-nilai agama tertentu. Gerakan fundamentalisme yang berkembang ini memuculkan sifat fanatik dan eksklusif karena menganggap agama lain itu salah. Nilai toleransi pun menjadi hilang sehingga dapat menimbulkan tindak kekerasan antar pemeluk agama. Perilaku seperti ini jelas bertentangan dengan nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila telah mengakui berbagai agama dan toleransi sesuai agama dan keyakinan individu. Masalah agama adalah masalah individu yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun bahkan negara sekalipun. Dari wacana tersebut, manakah solusi yang manakah solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah diatas? 1. Masyarakat cenderung pro aktif dalam hal pertahanan dan keamanan 2. Harus bisa mengikuti agama lain agar memahami semua aturan yang berlaku 3. Masyarakat dapat memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari masalah yang ada 4. Mengintesifkan pembelajaran Pancasila di sekolah dengan penekanan pada implementasi nilai-nilai Pancasila. 5. Menerapkan pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik dengan membuat keyakinan kelas 6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat majemuk melalui iklan layanan masyarakat 7. Mengintensifkan kinerja aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif kepada pihak-pihak yang disinyalir sebagai pelaku intoleransi A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 3, 4, 5 D. 4, 5, 6 E. 5, 6, 7

1

0.0

Jawaban terverifikasi

Sumber sengketa internasional terkait dengan perbedaan interpretasi adalah A. Kesamaan budaya B. Kesepakatan interpretasi nilai C. Kesepakatan interpretasi hukum internasional D. Keterbatasan akses sumber daya E. Keamanan politik

2

0.0

Jawaban terverifikasi

Bagaimana upaya terbaru yang dilakukan oleh kedua negara antara Indonesia-Malaysia dalam menyelesaikan sengketa blok Ambalat secara damai?

2

4.0

Jawaban terverifikasi