Tantangan dalam kolaborasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat adalah a. risiko eskalasi konflik militer b. keterbatasan prinsip-prinsip UNCLOS c. perluasan yurisdiksi ICJ d. kerangka hukum yang tidak jelas e. politik dan keamanan yang mungkin tetap ada

Tantangan dalam kolaborasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat adalah

a. risiko eskalasi konflik militer

b. keterbatasan prinsip-prinsip UNCLOS

c. perluasan yurisdiksi ICJ

d. kerangka hukum yang tidak jelas

e. politik dan keamanan yang mungkin tetap ada

Belajar bareng Champions

Brain Academy Champions

Hanya di Brain Academy

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Nanda R

Community

09 Juni 2024 03:14

Jawaban terverifikasi

Tantangan dalam kolaborasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat mencakup beberapa faktor kompleks yang dapat menghambat upaya penyelesaian damai. Di antara pilihan yang diberikan, berikut adalah tantangan yang paling relevan:a. Risiko eskalasi konflik militer: Risiko konflik militer antara Indonesia dan Malaysia tetap menjadi ancaman nyata dalam setiap upaya kolaborasi ekonomi. Kedua negara telah menunjukkan kekuatan militer mereka di wilayah yang disengketakan, dan setiap ketegangan yang meningkat dapat dengan mudah mengarah pada konfrontasi militer yang lebih luas.b. Keterbatasan prinsip-prinsip UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menetapkan aturan mengenai batas maritim dan yurisdiksi, namun interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ini bisa bervariasi. Keterbatasan dalam UNCLOS bisa menciptakan kebingungan atau perselisihan lebih lanjut mengenai hak ekonomi dan eksplorasi di wilayah yang disengketakan.c. Perluasan yurisdiksi ICJ: Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dapat menyelesaikan sengketa maritim, namun hal ini membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak untuk menyerahkan kasus tersebut ke ICJ. Jika salah satu pihak menolak yurisdiksi ICJ, ini bisa menjadi tantangan besar dalam penyelesaian sengketa secara hukum.d. Kerangka hukum yang tidak jelas: Ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi mengenai hukum internasional dan nasional yang berlaku di wilayah sengketa bisa menghambat kolaborasi ekonomi. Tanpa kerangka hukum yang jelas, sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.e. Politik dan keamanan yang mungkin tetap ada: Isu politik dan keamanan domestik masing-masing negara sering kali mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk berkolaborasi. Sentimen nasionalisme, tekanan politik internal, dan ketidakstabilan regional bisa menjadi penghalang besar dalam mencapai kesepakatan ekonomi.Di antara pilihan tersebut, yang paling tepat dan relevan adalah:a. Risiko eskalasi konflik militer e. Politik dan keamanan yang mungkin tetap adaKedua tantangan ini mencerminkan realitas praktis yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa Blok Ambalat melalui kolaborasi ekonomi.

Tantangan dalam kolaborasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat mencakup beberapa faktor kompleks yang dapat menghambat upaya penyelesaian damai. Di antara pilihan yang diberikan, berikut adalah tantangan yang paling relevan:

a. Risiko eskalasi konflik militer: Risiko konflik militer antara Indonesia dan Malaysia tetap menjadi ancaman nyata dalam setiap upaya kolaborasi ekonomi. Kedua negara telah menunjukkan kekuatan militer mereka di wilayah yang disengketakan, dan setiap ketegangan yang meningkat dapat dengan mudah mengarah pada konfrontasi militer yang lebih luas.

b. Keterbatasan prinsip-prinsip UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menetapkan aturan mengenai batas maritim dan yurisdiksi, namun interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ini bisa bervariasi. Keterbatasan dalam UNCLOS bisa menciptakan kebingungan atau perselisihan lebih lanjut mengenai hak ekonomi dan eksplorasi di wilayah yang disengketakan.

c. Perluasan yurisdiksi ICJ: Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dapat menyelesaikan sengketa maritim, namun hal ini membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak untuk menyerahkan kasus tersebut ke ICJ. Jika salah satu pihak menolak yurisdiksi ICJ, ini bisa menjadi tantangan besar dalam penyelesaian sengketa secara hukum.

d. Kerangka hukum yang tidak jelas: Ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi mengenai hukum internasional dan nasional yang berlaku di wilayah sengketa bisa menghambat kolaborasi ekonomi. Tanpa kerangka hukum yang jelas, sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

e. Politik dan keamanan yang mungkin tetap ada: Isu politik dan keamanan domestik masing-masing negara sering kali mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk berkolaborasi. Sentimen nasionalisme, tekanan politik internal, dan ketidakstabilan regional bisa menjadi penghalang besar dalam mencapai kesepakatan ekonomi.

Di antara pilihan tersebut, yang paling tepat dan relevan adalah:

a. Risiko eskalasi konflik militer
e. Politik dan keamanan yang mungkin tetap ada

Kedua tantangan ini mencerminkan realitas praktis yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa Blok Ambalat melalui kolaborasi ekonomi.

· 0.0 (0)

Salsabila M

Community

23 Juni 2024 02:43

Jawaban terverifikasi

Tantangan dalam kolaborasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat adalah:e. politik dan keamanan yang mungkin tetap adaPenyelesaian sengketa teritorial seperti Blok Ambalat tidak hanya melibatkan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor politik dan keamanan yang kompleks. Konflik politik antara negara-negara yang terlibat dan isu keamanan regional bisa menjadi penghalang serius dalam upaya untuk mencapai kolaborasi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Tantangan dalam kolaborasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat adalah:

e. politik dan keamanan yang mungkin tetap ada

Penyelesaian sengketa teritorial seperti Blok Ambalat tidak hanya melibatkan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor politik dan keamanan yang kompleks. Konflik politik antara negara-negara yang terlibat dan isu keamanan regional bisa menjadi penghalang serius dalam upaya untuk mencapai kolaborasi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

· 0.0 (0)

Buka akses jawaban yang telah terverifikasi

Yah, akses pembahasan gratismu habis

atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Indonesia dan Malaysia adalah negara yang mempunyai berbagai kesamaan. Akan tetapi di satu sisi pernah terjadi peristiwa sengketa antara kedua negara. Salah satu sengketa yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia adalah terkait batas wilayah. Beberapa contoh kasus sengketa batas wilaya antara Indonesia dan Malaysia adalah sengketa Blok Ambalat dan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. selain sengketa terkait batas wilayah, sebutkan peristiwa yang pernah terjadi antara dua negara yang berkaitan dengan bidang seni dan budaya? menurut pedapat anda, mengapa hal itu bisa terjadi?Jelaskan!

5.0

Jawaban terverifikasi

Salah satu argumen Malaysia dalam klaim Blok Ambalat adalah bahwa wilayah tersebut memiliki potensi untuk a. pengembangan pariwisata dan ekowisata b. pembangunan infrastruktur maritim internasional c. produksi pertanian dan perikanan yang berlimpah d. kerja sama bilateral yang baik e. penguatan keamanan maritim regional

0.0

Jawaban terverifikasi

Sumber sengketa internasional terkait dengan perbedaan interpretasi adalah A. Kesamaan budaya B. Kesepakatan interpretasi nilai C. Kesepakatan interpretasi hukum internasional D. Keterbatasan akses sumber daya E. Keamanan politik

0.0

Jawaban terverifikasi

Beberapa bentuk pelasanaan demokrasi pancasila antara lain saling menghargai pebedaan yang ada untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, selain itu prinsip keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dalam mengambil suatu keputusan. hal tersebut menyangkut harkat dan martabat manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, penjelasan tersebut tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV dan pasal -pasal UUD NRI Tahun 1945, Berdasarkan Ilustrasi tersebut pentingnya pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka.. a. Kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingan b. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang prokepentingan kelompoknya c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata d. Terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, tetapi tetap dalam control pemerintahaan yang berkuasa e. Jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah Mohon bantuannya, terima kasih 😊🙏

5.0

Jawaban terverifikasi

Bagaimana upaya terbaru yang dilakukan oleh kedua negara antara Indonesia-Malaysia dalam menyelesaikan sengketa blok Ambalat secara damai?

4.0

Jawaban terverifikasi