Cintaning A
16 Maret 2024 09:04
Iklan
Cintaning A
16 Maret 2024 09:04
Pertanyaan
Sistem pemerintahan yang demokratis ditekadkan secara sungguh-sungguh ketika memasuki masa reformasi, oleh karena itu, pemerintahan yang berlandaskan konstitusional harus disusun dengan konstitusi negara yang berisi pembatasan .. a. Kekuatan legislatif dan eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara b. Kekuatan legislative dan yudikattif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara c. Kekuasaan konstitutif dan eksekutif jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara d. Kekuasaan presiden dan wakil presiden jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara e. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara Mohon bantuannya, terima kasih ๐๐
Sistem pemerintahan yang demokratis ditekadkan secara sungguh-sungguh ketika memasuki masa reformasi, oleh karena itu, pemerintahan yang berlandaskan konstitusional harus disusun dengan konstitusi negara yang berisi pembatasan ..
a. Kekuatan legislatif dan eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara
b. Kekuatan legislative dan yudikattif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara
c. Kekuasaan konstitutif dan eksekutif jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara
d. Kekuasaan presiden dan wakil presiden jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara
e. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara
Mohon bantuannya, terima kasih ๐๐
2
2
Iklan
YOHANES S
16 Maret 2024 10:34
Pada masa reformasi, sistem pemerintahan yang demokratis didekatkan secara sungguh-sungguh. Pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan adanya pembatasan legislatif dan eksekutif, serta jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Namun, ada beberapa pernyataan yang perlu diperjelas. Berikut adalah penjelasan mengenai pernyataan-pernyataan tersebut: a. Pembatasan legislatif dan eksekutif, serta jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara: Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, terdapat pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, sedangkan eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang tersebut. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memastikan kebebasan serta hak-hak setiap individu. b. Kekuatan legislatif dan yudikatif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara: Kekuasaan legislatif berperan dalam membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif berperan dalam menjalankan keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Kedua kekuasaan ini juga memiliki peran penting dalam memastikan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. c. Kekuasaan konstitusi dan eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara di kekuasaan presiden dan wakil presiden: Kekuasaan konstitusi berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Kekuasaan eksekutif, di sisi lain, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Keduanya berperan dalam memastikan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Presiden dan wakil presiden juga memiliki peran penting dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dan memastikan perlindungan hak-hak tersebut. d. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak warga negara: Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif menjalankan keadilan serta memastikan kepatuhan terhadap hukum. Jadi, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan, jaminan atas hak asasi manusia, serta hak-hak warga negara melalui kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
ยท 0.0 (0)
Cintaning A
16 Maret 2024 11:44
Jadi jawabannya yang A kah kaka?
Iklan
Salsabila M
Community
17 Maret 2024 10:03
<p>Sistem pemerintahan yang demokratis memerlukan adanya pembatasan kekuasaan yang ditetapkan oleh konstitusi negara. Dalam konteks tersebut, pemerintahan yang berlandaskan konstitusional harus disusun dengan konstitusi negara yang berisi pembatasan:</p><p>e. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara.</p><p>Pilihan ini mencakup pembatasan kekuasaan pada semua cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) serta menjamin hak asasi manusia serta hak-hak warga negara, yang merupakan prinsip dasar dari sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan konstitusi.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br> </p>
Sistem pemerintahan yang demokratis memerlukan adanya pembatasan kekuasaan yang ditetapkan oleh konstitusi negara. Dalam konteks tersebut, pemerintahan yang berlandaskan konstitusional harus disusun dengan konstitusi negara yang berisi pembatasan:
e. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, jaminan atas hak asasi manusia serta hak-hak warga negara.
Pilihan ini mencakup pembatasan kekuasaan pada semua cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) serta menjamin hak asasi manusia serta hak-hak warga negara, yang merupakan prinsip dasar dari sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan konstitusi.
ยท 0.0 (0)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
