Pertanyaan

Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina Internasional (Jabung) Ltd, disegel Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pimpinan Bupati Zumi Zola, karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, penyegelan ini--salah satunya--disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. "Atas permintaan alokasi gas ke BUMD mereka itulah, menjadl dasar 'ditahannya' perizinan PetroChina, seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas izln tidak dikeluarkan' ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu-tempe, begitu barangnya ada langsung bisa diberikan. "Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu-tempe, bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas, untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu tidak bisa besok ada, ada prosesnya," ucap Elan. Memang, saat ini PetroChina Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD). “Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun, kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggung lawab tentu PetroChina-nya. permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses duo duligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya," jelasnya. Ditambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana, mengatakan pembcaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sosuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. “Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013,” ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. “Kita tidak tahu apakah ini somacam menyandera sumur untuk mendapalkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya. Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan olen Pemkab Tanjung Jabung Timur. Saat ini perwakilan SKK Migas di Sumbagsel sedang berkomunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur unluk mencari tahu alasan sebenamya penyegelan tersebut. "Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA Ondonesian Petroleum Association) Convention di JCC. Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, lapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pernkab sendiri.” papar Gde. “Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasamya PetroChina di situ hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan rnilik PetroChina. Kalau disegel rnaka sebetulnya Pemkab menyegel aset Negara," tandas Gde. (disadur dan berbagai sumber—PTT. BPPK) 8. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah ... A. PetroChina lnternasional (Jabung) Ltd menyetujui permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur, yaitu jatah 10 MMSCFD gas bumi. B. Untuk memenuhi permintaan Pemkab Tanjung Jabung Timur dibutuhkan waktu lebih-kurang delapan bulan. C. Komunikasi sedang dijalin antara SKK Migas dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur. D. Proses ekspor gas bumi ke Singapura memakan waktu dua tahun. E. PetroChina lnternasional (Jabung) Ltd menjual gas ke Singapura.

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

17

:

12

:

49

Klaim