Naila A

24 Agustus 2024 15:13

Iklan

Naila A

24 Agustus 2024 15:13

Pertanyaan

Rumusan dasar negara dalam Jakarta Charter sempat menimbulkan kontroversial karena terkesan cenderung pada salah satu agama. Setelah dilakukan perundingan maka disepakati untuk menghilangkan kalimat yang kontroversial tersebut. Nilai apakah yang dapat Anda tiru dari peristiwa tersebut?

Rumusan dasar negara dalam Jakarta Charter sempat menimbulkan kontroversial karena terkesan cenderung pada salah satu agama. Setelah dilakukan perundingan maka disepakati untuk menghilangkan kalimat yang kontroversial tersebut. Nilai apakah yang dapat Anda tiru dari peristiwa tersebut?

8 dari 10 siswa nilainya naik

dengan paket belajar pilihan

Habis dalam

00

:

21

:

20

:

10

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Jacky J

Bronze

25 Agustus 2024 10:03

Jawaban terverifikasi

<p>Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati <strong>rumusan</strong> pada sila pertama dalam Piagam <strong>Jakarta</strong> diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini menunjukkan toleransi yang tinggi. Artinya, para pejuang menyadari bahwa Indonesia multikultural yang didirikan di tengah keberagaman, baik suku, ras, maupun agama.</p>

Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati rumusan pada sila pertama dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini menunjukkan toleransi yang tinggi. Artinya, para pejuang menyadari bahwa Indonesia multikultural yang didirikan di tengah keberagaman, baik suku, ras, maupun agama.


Iklan

Rendi R

Community

25 September 2024 13:42

Jawaban terverifikasi

<p>Dari peristiwa penghapusan kalimat kontroversial dalam <strong>Jakarta Charter</strong> yang berkaitan dengan dasar negara, terdapat beberapa <strong>nilai penting</strong> yang bisa kita tiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah nilai-nilai tersebut:</p><p>1. <strong>Toleransi dan Penghormatan terhadap Keberagaman</strong></p><ul><li>Penghapusan kalimat dalam Jakarta Charter dilakukan untuk menjaga <strong>toleransi</strong> dan menghormati <strong>keberagaman</strong> agama di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia dibangun di atas prinsip <strong>pluralisme</strong> dan bahwa semua agama memiliki hak yang sama untuk dihormati tanpa ada agama yang lebih diutamakan dalam aturan dasar negara.</li><li>Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, maupun pandangan, dan mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak untuk menjaga kerukunan.</li></ul><p>2. <strong>Musyawarah untuk Mufakat</strong></p><ul><li>Perubahan dalam Jakarta Charter dilakukan melalui proses <strong>musyawarah</strong> dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak. Musyawarah ini mencerminkan <strong>sila keempat Pancasila</strong>, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".</li><li>Nilai ini mengajarkan pentingnya mencari solusi dengan jalan dialog dan musyawarah untuk mencapai <strong>kesepakatan bersama</strong>, terutama dalam isu-isu yang sensitif dan dapat menimbulkan perpecahan.</li></ul><p>3. <strong>Persatuan dan Kesatuan</strong></p><ul><li>Salah satu alasan utama penghapusan kalimat tersebut adalah untuk menjaga <strong>persatuan nasional</strong> di tengah keberagaman agama dan suku di Indonesia. Para pendiri bangsa menyadari bahwa demi tercapainya persatuan, perlu ada pengorbanan pribadi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan bangsa.</li><li>Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan <strong>persatuan</strong> dan <strong>kesatuan</strong>, serta menghindari hal-hal yang dapat memecah belah bangsa, dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan.</li></ul><p>4. <strong>Keadilan bagi Seluruh Rakyat</strong></p><ul><li>Penghapusan kalimat yang cenderung mengutamakan satu agama bertujuan untuk menciptakan <strong>keadilan</strong> bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang agama atau suku. Negara yang adil adalah negara yang tidak mendiskriminasi warganya berdasarkan latar belakang agama atau keyakinan.</li><li>Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha mewujudkan <strong>keadilan</strong> sosial, di mana semua orang memiliki hak yang sama dan tidak ada yang merasa diistimewakan atau terpinggirkan karena perbedaan agama.</li></ul><p>5. <strong>Sikap Lapang Dada dan Menghargai Kompromi</strong></p><ul><li>Para tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara, terutama mereka yang memperjuangkan isi asli Jakarta Charter, menunjukkan <strong>sikap lapang dada</strong> dan bersedia untuk <strong>berkompromi</strong> demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan bangsa.</li><li>Nilai ini mengajarkan pentingnya <strong>menghargai perbedaan pendapat</strong> dan mampu berkompromi ketika dihadapkan pada situasi di mana tidak semua pihak bisa mendapatkan seluruh keinginannya.</li></ul><p>6. <strong>Pengorbanan Demi Kepentingan Bersama</strong></p><ul><li>Beberapa pihak yang awalnya menginginkan penerapan kalimat asli Jakarta Charter rela berkorban dan mengalah demi tercapainya <strong>kesepakatan bersama</strong> dan demi terwujudnya kemerdekaan serta persatuan Indonesia.</li><li>Nilai ini mengajarkan kita untuk bersedia <strong>mengorbankan kepentingan pribadi</strong> atau golongan demi <strong>kepentingan yang lebih besar</strong>, yaitu perdamaian, persatuan, dan kemajuan bangsa.</li></ul><p>Kesimpulan:</p><p>Dari peristiwa perubahan rumusan dasar negara dalam Jakarta Charter, kita dapat belajar tentang <strong>toleransi</strong>, <strong>musyawarah</strong>, <strong>persatuan</strong>, <strong>keadilan</strong>, <strong>kompromi</strong>, dan <strong>pengorbanan</strong> demi kepentingan bersama. Nilai-nilai ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Dengan meneladani sikap para pendiri bangsa dalam peristiwa tersebut, kita dapat terus menjaga keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>

Dari peristiwa penghapusan kalimat kontroversial dalam Jakarta Charter yang berkaitan dengan dasar negara, terdapat beberapa nilai penting yang bisa kita tiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah nilai-nilai tersebut:

1. Toleransi dan Penghormatan terhadap Keberagaman

  • Penghapusan kalimat dalam Jakarta Charter dilakukan untuk menjaga toleransi dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia dibangun di atas prinsip pluralisme dan bahwa semua agama memiliki hak yang sama untuk dihormati tanpa ada agama yang lebih diutamakan dalam aturan dasar negara.
  • Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, maupun pandangan, dan mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak untuk menjaga kerukunan.

2. Musyawarah untuk Mufakat

  • Perubahan dalam Jakarta Charter dilakukan melalui proses musyawarah dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak. Musyawarah ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".
  • Nilai ini mengajarkan pentingnya mencari solusi dengan jalan dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, terutama dalam isu-isu yang sensitif dan dapat menimbulkan perpecahan.

3. Persatuan dan Kesatuan

  • Salah satu alasan utama penghapusan kalimat tersebut adalah untuk menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman agama dan suku di Indonesia. Para pendiri bangsa menyadari bahwa demi tercapainya persatuan, perlu ada pengorbanan pribadi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan bangsa.
  • Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta menghindari hal-hal yang dapat memecah belah bangsa, dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan.

4. Keadilan bagi Seluruh Rakyat

  • Penghapusan kalimat yang cenderung mengutamakan satu agama bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang agama atau suku. Negara yang adil adalah negara yang tidak mendiskriminasi warganya berdasarkan latar belakang agama atau keyakinan.
  • Nilai ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan sosial, di mana semua orang memiliki hak yang sama dan tidak ada yang merasa diistimewakan atau terpinggirkan karena perbedaan agama.

5. Sikap Lapang Dada dan Menghargai Kompromi

  • Para tokoh yang terlibat dalam perumusan dasar negara, terutama mereka yang memperjuangkan isi asli Jakarta Charter, menunjukkan sikap lapang dada dan bersedia untuk berkompromi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan bangsa.
  • Nilai ini mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan mampu berkompromi ketika dihadapkan pada situasi di mana tidak semua pihak bisa mendapatkan seluruh keinginannya.

6. Pengorbanan Demi Kepentingan Bersama

  • Beberapa pihak yang awalnya menginginkan penerapan kalimat asli Jakarta Charter rela berkorban dan mengalah demi tercapainya kesepakatan bersama dan demi terwujudnya kemerdekaan serta persatuan Indonesia.
  • Nilai ini mengajarkan kita untuk bersedia mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu perdamaian, persatuan, dan kemajuan bangsa.

Kesimpulan:

Dari peristiwa perubahan rumusan dasar negara dalam Jakarta Charter, kita dapat belajar tentang toleransi, musyawarah, persatuan, keadilan, kompromi, dan pengorbanan demi kepentingan bersama. Nilai-nilai ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Dengan meneladani sikap para pendiri bangsa dalam peristiwa tersebut, kita dapat terus menjaga keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

63

0.0

Jawaban terverifikasi

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena... 2. Makna UUD NRI... 3. Amandemen memiliki pengertian... 4. Amandemen terhadap UUD 1945 tidaklah dilakukan tanpa kesepakatan dasar mengenai batasan-batasan perundang-undangan. Yang termasuk batasan tersebut adalah... 5. Kewajiban pelajar terhadap UUD 1945 adalah... 6. Usaha yang paling tepat untuk dilakukan oleh setuap warga negara dalam menyebarkan perulaku positif terhadap UUD 1945 adalah... 7. Perwujudan sikap setia terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh para pendiri negara adalah 8. Sebutkan sistematika UUD 1945 saat ini! 9. Sebutkan dan jelaskan 2 sifat UUD 1945 10. Sebutkan dan tuliskan isi pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang A. Pendidikan B. Agama C. Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat 11. Dalam perjuangan bahasa indonesia pendiri bangsa memasukan tujuan bangsa indonesia. Dasarnegara dan cita-cita bangsa indonesia, dasar negara dan cita-cita bangsa indonesia yang termuat dalam... 12. Pancasila merupakan dasar negara indonesia, hal itu termuat dalam UUD negara indonesia tahun 1945 alinea ke... 13. Pembukaan UUD dasar NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakab satu kesatuan yang dibuat karena... 14. Tujuan bangsa indonesia adalah... 15. Aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya seluruh hukum atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu wilayah disebut... 16. UUD NRI 1945 merupakan bentuk peraturan tertinggi dan yang menjadi dasar dan sumber bagi perturang yang lebih rendah merupakan kedudukan UUD sebagai... 17. UUD NRI bersifat singkat artinya... 18. Melalui sidang MPR, telah melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebanyak... 19. Amandemen kedua dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tahun... 20. Dampak jika tidak ada UUD NRI ? Mohon tolong bantu dijawab ya

28

0.0

Jawaban terverifikasi