Davinaanggraini D

23 Agustus 2024 02:30

Iklan

Davinaanggraini D

23 Agustus 2024 02:30

Pertanyaan

Sejak awal ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila tidak pernah tergantikan. Jika dahulu para pendiri bangsa tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, apakah ada dasar negara lain yang lebih tepat? Apakah dasar negara lain dapat diterapkan di Indonesia yang majemuk? Apakah semua masalah dapat diselesaikan dengan dasar negara tersebut? Jelaskan pendapat kalian!

Sejak awal ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila tidak pernah tergantikan. Jika dahulu para pendiri bangsa tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, apakah ada dasar negara lain yang lebih tepat? Apakah dasar negara lain dapat diterapkan di Indonesia yang majemuk? Apakah semua masalah dapat diselesaikan dengan dasar negara tersebut? Jelaskan pendapat kalian!

 

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

03

:

16

:

27

Klaim

11

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Dewi D

25 Agustus 2024 14:32

Jawaban terverifikasi

<p>Sejak awal ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi landasan ideologi dan kebijakan negara Indonesia. Jika pada masa pendiri bangsa Pancasila tidak dipilih sebagai dasar negara, kemungkinan besar tidak ada dasar negara lain yang lebih tepat untuk Indonesia. Pancasila sendiri telah terbukti mampu mengakomodasi keberagaman dan menjaga persatuan dalam negara yang majemuk seperti Indonesia.<br><br>Meskipun Pancasila telah terbukti sebagai dasar negara yang kokoh, bukan berarti semua masalah dapat diselesaikan secara langsung hanya dengan mengacu pada Pancasila. Penyelesaian masalah memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pengambilan kebijakan yang bijaksana, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan negara.<br><br>Dalam konteks Indonesia yang majemuk, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara tetap menjadi pilar utama dalam mengatasi perbedaan dan membangun persatuan. Namun, untuk menyelesaikan semua masalah, diperlukan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bersama dalam mencapai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama.<br>&nbsp;</p>

Sejak awal ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi landasan ideologi dan kebijakan negara Indonesia. Jika pada masa pendiri bangsa Pancasila tidak dipilih sebagai dasar negara, kemungkinan besar tidak ada dasar negara lain yang lebih tepat untuk Indonesia. Pancasila sendiri telah terbukti mampu mengakomodasi keberagaman dan menjaga persatuan dalam negara yang majemuk seperti Indonesia.

Meskipun Pancasila telah terbukti sebagai dasar negara yang kokoh, bukan berarti semua masalah dapat diselesaikan secara langsung hanya dengan mengacu pada Pancasila. Penyelesaian masalah memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pengambilan kebijakan yang bijaksana, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan negara.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara tetap menjadi pilar utama dalam mengatasi perbedaan dan membangun persatuan. Namun, untuk menyelesaikan semua masalah, diperlukan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman bersama dalam mencapai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama.
 


Iklan

Rendi R

Community

26 September 2024 00:01

Jawaban terverifikasi

<p>Pancasila telah terbukti sebagai dasar negara yang paling tepat untuk Indonesia karena ia mencerminkan nilai-nilai yang sangat relevan dengan kemajemukan bangsa ini. Jika kita berandai-andai bahwa para pendiri bangsa memilih dasar negara lain, seperti agama tertentu atau ideologi sekuler, hal ini kemungkinan akan memicu masalah serius dalam menjaga kesatuan dan keberagaman. Berikut adalah alasan-alasan mengapa Pancasila tidak pernah tergantikan dan kenapa sulit mencari dasar negara lain yang lebih baik:</p><p>1. <strong>Kemajemukan Indonesia</strong></p><p>Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila menawarkan landasan yang inklusif dengan mengakomodasi keberagaman ini. Alternatif dasar negara seperti agama tertentu atau ideologi politik tertentu mungkin hanya akan cocok untuk negara dengan populasi yang lebih homogen. Dasar negara yang hanya mengedepankan satu agama, misalnya, berisiko mengesampingkan kelompok lain dan menimbulkan ketidakpuasan sosial yang berujung pada konflik.</p><p>2. <strong>Prinsip-prinsip Universal dalam Pancasila</strong></p><p>Pancasila mengandung nilai-nilai yang universal, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan keadilan sosial. Ini menjadikannya relevan untuk menjawab berbagai masalah sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian dan bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. Dasar negara lain, seperti nasionalisme sekuler atau ideologi totaliter, cenderung hanya fokus pada satu aspek tertentu dan kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial yang sangat penting di Indonesia.</p><p>3. <strong>Masalah Sosial yang Mungkin Timbul dengan Dasar Negara Lain</strong></p><p>Jika Indonesia memilih dasar negara yang berbasis agama, maka kemungkinan besar akan terjadi ketegangan antaragama. Mengingat pluralitas agama di Indonesia, dasar negara yang hanya mendasarkan diri pada satu agama dapat memicu ketidakadilan bagi kelompok agama lain. Demikian juga, jika Indonesia memilih dasar negara yang sekuler sepenuhnya, masyarakat yang religius mungkin merasa hak-hak spiritual mereka diabaikan. Pancasila berhasil menjaga keseimbangan antara keduanya, dengan menghargai keberagaman agama tetapi tetap menekankan persatuan nasional.</p><p>4. <strong>Apakah Semua Masalah Dapat Diselesaikan dengan Dasar Negara Tertentu?</strong></p><p>Tidak ada satu dasar negara pun yang dapat menjawab semua permasalahan dengan sempurna. Namun, Pancasila, dengan nilai-nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosialnya, memberikan kerangka kerja yang luas untuk menyelesaikan berbagai masalah secara damai dan inklusif. Musyawarah untuk mufakat (sila keempat) memungkinkan tercapainya keputusan yang adil melalui dialog terbuka dan demokratis, sebuah prinsip yang sulit ditemukan dalam ideologi lain yang lebih tertutup atau otoriter.</p><p>Kesimpulan</p><p>Pancasila adalah dasar negara yang paling tepat untuk Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menciptakan kerukunan dalam keberagaman, memberikan ruang bagi dialog dan toleransi, serta menjaga keadilan sosial. Alternatif dasar negara lain mungkin akan sulit diterapkan di Indonesia yang plural, dan cenderung akan menimbulkan perpecahan jika tidak mampu menghormati perbedaan yang ada. Oleh karena itu, Pancasila tetap menjadi landasan yang paling kokoh dan relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.</p>

Pancasila telah terbukti sebagai dasar negara yang paling tepat untuk Indonesia karena ia mencerminkan nilai-nilai yang sangat relevan dengan kemajemukan bangsa ini. Jika kita berandai-andai bahwa para pendiri bangsa memilih dasar negara lain, seperti agama tertentu atau ideologi sekuler, hal ini kemungkinan akan memicu masalah serius dalam menjaga kesatuan dan keberagaman. Berikut adalah alasan-alasan mengapa Pancasila tidak pernah tergantikan dan kenapa sulit mencari dasar negara lain yang lebih baik:

1. Kemajemukan Indonesia

Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila menawarkan landasan yang inklusif dengan mengakomodasi keberagaman ini. Alternatif dasar negara seperti agama tertentu atau ideologi politik tertentu mungkin hanya akan cocok untuk negara dengan populasi yang lebih homogen. Dasar negara yang hanya mengedepankan satu agama, misalnya, berisiko mengesampingkan kelompok lain dan menimbulkan ketidakpuasan sosial yang berujung pada konflik.

2. Prinsip-prinsip Universal dalam Pancasila

Pancasila mengandung nilai-nilai yang universal, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan keadilan sosial. Ini menjadikannya relevan untuk menjawab berbagai masalah sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian dan bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. Dasar negara lain, seperti nasionalisme sekuler atau ideologi totaliter, cenderung hanya fokus pada satu aspek tertentu dan kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial yang sangat penting di Indonesia.

3. Masalah Sosial yang Mungkin Timbul dengan Dasar Negara Lain

Jika Indonesia memilih dasar negara yang berbasis agama, maka kemungkinan besar akan terjadi ketegangan antaragama. Mengingat pluralitas agama di Indonesia, dasar negara yang hanya mendasarkan diri pada satu agama dapat memicu ketidakadilan bagi kelompok agama lain. Demikian juga, jika Indonesia memilih dasar negara yang sekuler sepenuhnya, masyarakat yang religius mungkin merasa hak-hak spiritual mereka diabaikan. Pancasila berhasil menjaga keseimbangan antara keduanya, dengan menghargai keberagaman agama tetapi tetap menekankan persatuan nasional.

4. Apakah Semua Masalah Dapat Diselesaikan dengan Dasar Negara Tertentu?

Tidak ada satu dasar negara pun yang dapat menjawab semua permasalahan dengan sempurna. Namun, Pancasila, dengan nilai-nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosialnya, memberikan kerangka kerja yang luas untuk menyelesaikan berbagai masalah secara damai dan inklusif. Musyawarah untuk mufakat (sila keempat) memungkinkan tercapainya keputusan yang adil melalui dialog terbuka dan demokratis, sebuah prinsip yang sulit ditemukan dalam ideologi lain yang lebih tertutup atau otoriter.

Kesimpulan

Pancasila adalah dasar negara yang paling tepat untuk Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menciptakan kerukunan dalam keberagaman, memberikan ruang bagi dialog dan toleransi, serta menjaga keadilan sosial. Alternatif dasar negara lain mungkin akan sulit diterapkan di Indonesia yang plural, dan cenderung akan menimbulkan perpecahan jika tidak mampu menghormati perbedaan yang ada. Oleh karena itu, Pancasila tetap menjadi landasan yang paling kokoh dan relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

JELASKAN YANG DIMAKSUD DENGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI!

9

5.0

Jawaban terverifikasi

Sumber lisan merupakan keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami p sejarah. Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami persitiwa secara la sumber lisan juga dapat diperoleh dari orang-orang yang mengetahui suatu peristiw secara rinci. Dengan kata lain sumber sejarah lisan dapat digunakan untuk sumba dan sekunder. Bagaimana cara mendapatkan sumber sejarah secara lisan denga tepat? Sumber sejarah merupakan segala sesuatu yang mengandung informasi tenta peristiwa sejarah. Informasi yang dijadikan sumber sejarah harus berasal dari aktivi pada masa lampau. Sumber sejarah berfungsi sebagai sarana penyampaian inform ristiwa sejarah di masa lampau. Bagaimana cara membuktikan keaslian suatu sumber sejarah? Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang memberikan informasi melalui tulisan. Sumber lisan merupakan sumber sejarah yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Sumber benda merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Mengapa sumber sejarah sangat penting dalam sejarah? Sumber sejarah lisan sangat bermanfaat agar sejarah dapat terus diingat oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas dari sebuah negara. Sumber sejarah lisan dapat berupa keterangan langsung dari pelaku, tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, dan topomini. Mengapa sumber lisan memiliki keterbatasan dibandingkan sumber tertulis? Kritik sumber sering juga disebut proses verifikasi. Sering dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan serta keaslian suatu dokumen atau sumber sejarah. Kritik sumber merupakan salah satu tahapan dalam penelitian sejarah. Apa yang dimaksud kritik sumber?

25

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

7

5.0

Jawaban terverifikasi