Selain cadangan beras pemerintah menjadi tidak optimal, rendahnya penyerapan gabah'beras oleh Bulog dinilai makin melemahkan fungsi stabilsasi harga. Di hulu, harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar sementara di hilir Bulog kehilangan kanal penyaluran.
Realisasi pengadaan gabahberas oleh Bulog lenus turun sejak 2016. Tahun ini Bulog ditarnget menyerap 18 juta ton beras, tetapi sampai Selasa (3014/2019) realisasinya baru 909.328 ton atau sekitar 17 persen.Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai BO persen da panen rending pada awal 2019 ini.
Rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berperan pada rendahnya pengadaan. Hingga kini, penyerapan berpatokan pada instruksi Presiden Momor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, antara lain mengatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg).
Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, ongkos produksi telah jatuh lebih tinggi. sure Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 26 kabupaten produsen padi per April 2019, msalnya, menyimpulkan bahwa ongkos produksi telah mencapa Rp4.532 per kg GKP. Survei International Rice Research Institute (RRI), ongkos produksi padi di Indonesia tahun 2013-2014 mencapai Rp4.082 per kg.
Bulog memang "dibekali" feksibilitas HPP sebesar 10 persen oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog bisa membeli gabah dengan harga Rp4.070 per kg GMP di petani. Namun, harga di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan saat puncak panen raya. Surei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2.135 lokasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 2019 menunjukkan, harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP.
Peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras dalam negern makin kecil dengan harga pasar yang selalu di atas HPP dan makin jauh dari tahun ke tahun. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, jika tetap dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar di hulu, Bulog berpotensi merugi dan pelan-pelan bangkrut. Sebab, Bulog tak lagi memuliki kanal penyaluran seiring dengan perubahan bantuan pangan dari raskimrastra ke mon tunai.
"Dugaan saya, oleh karena tidak ingin merugi. Bulog mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, terlihat dari realisasi penyerapan beras yang terus turun sejak 2017,” ujarnya.
Raskin tak sekadar subsidi pangan. Menurut Khudori, program Ini terintegrasi dengan hulu, yakni perlindungan harga di petani. Di hilir, rastra menjadi instrument stabilisasi harga beras karena volumenya
mencapai 10 persen kebutuhan nasional.
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai terus turunnya penyerapan, mengindikasikan — Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga. “Salah satu cara mendongkrak penyerapan adalah dengan merevisi Inpres No 5/2015. HPP untuk GKP semestinya di atas Rp4.400-Rp4.500 per kg karena ongkos produksi meningkat,” ujarnya.
Sekretaris perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol menyatakan, penyerapan berkurang karena penyaluran di hilir berkurang. Namun, Bulog tetap menyerap beras untuk stok, penjualan komersial, ataupun bantuan sosial rastra.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mendorong Bulog menyerap gabah untuk menjaga harga di tingkat petani. Fleksibilitas HPP diharapkan mendongkrak jumlah pengadaan dalam negeri.
Berdasarkan teks di atas, yang menilai bahwa Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga adalah
A. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia
B. International Rice Research Institute
C. Badan Pusat Statistik
D. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogar (IPB)
E. Menteri Koordinator Perekonomian

10