Gracias M

21 Mei 2024 15:19

Iklan

Gracias M

21 Mei 2024 15:19

Pertanyaan

Peningkatan pengeluaran konsumsi otonom (autonomous consumption) dapat menurunkan keseimbangan pendapatan nasional. SEBAB Konsumsi adalah bagian dari komponen pembentuk pendapatan nasional.

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

17

:

58

:

46

Klaim

4

0


Empty Comment

Belum ada jawaban 🤔

Ayo, jadi yang pertama menjawab pertanyaan ini!

Mau jawaban yang cepat dan pasti benar?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

Roboguru Plus

Dapatkan pembahasan soal ga pake lama, langsung dari Tutor!

Chat Tutor

Temukan jawabannya dari Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

1.) jika ditinjau dari aspek politis, apa yang menjadi tujuan Belanda memperkenankan orang pribumi dapat bersekolah? 2.) berikan argumen yang menyatakan bahwa indische partij dianggap sebagai salah satu bagian terpenting dalam sejarah nasional indonesia 3.) Berikan argumen yang menyatakan bahwa Perhimpunan Indonesia dianggap sebagai salah satu bagian terpenting dalam sejarah nasional Indonesia! 4.) Apa yang dimaksud dengan masa radikal dalam pergerakan nasional Indonesia? Lalu bagaimana reaksi pemerintah kolonial menghadapinya! -masa radikal itu adalah

14

0.0

Jawaban terverifikasi

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

33

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

Analisislah kesalahan berbahasa mulai kesalahan fonologis, morfologi, sintaksis masing masing 60 pada link dibawah ini https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0412918556/tingkatkan-skor-manajemen-risiko-indeks-kabupaten-semarang-diluncurkan-aplikasi-si-polaris Tingkatkan Skor Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Semarang Diluncurkan Aplikasi Si-Polaris. UNGARAN, suaramerdeka.com -Bupati Semarang Ngesti Nugraha meluncurkan Inovasi Si-Polaris, yaitu singkatan dari Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko. Peluncuran apilkasi itu dilakukan pada Jumat 14 Juni 2024 di Ruang Rapat Dharma Satya Gedung B Lantai II Setda Kabupaten Semarang di Ungaran. Dalam sambutannya, Bupati Ngesti sangat mengapresiasi hadirnya inovasi Si-Polaris ini. Melalui inovasi ini ia berharap akan dapat memperkuat tata kelola risiko dalam rangka meningkatkan capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) di Kabupaten Semarang. Peluncuran aplikasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T). Si-Polaris ini bertujuan untuk memudahkan segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Semarang di dalam melaksanakan pendokumentasian, pengolahan, dan pengelolaan data risiko yang ada di setiap perangkat daerah. Jadi saya sangat pngaprsiasi ini," katanya. Inovasi Si-Polaris diinisiasi oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Semarang, Chrisolina Libratini Endraswari Sayogiyanti SSos MM yang juga Ketua Tim Teknis Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 700/0235/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 700/0526/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Komite Pengelolaan Risiko. Chrisolina menuturkan ide pembuatan aplikasi ini dilatarbalakangi masih sangat rendahnya kinerja pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Semarang. Indikasinya, dari capaian skor MRI Kabupaten Semarang pada tahun 2023 berada di posisi terbawah dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, capaian skor MRI Kabupaten Semarang pada tahun 2023 yang mencapai 2,257 juga masih cukup jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai sebesar 2,84. "Penyebab utama masih rendahnya capaian MRI Kabupaten Semarang adalah dikarenakan masih lemahnya tata kelola dalam pengelolaan risiko oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa salah satu kelemahan tata kelola risiko di Kabupaten Semarang adalah belum optimalnya pemenuhan data dukung pengelolaan risiko untuk penilaian MRI Kabupaten Semarang. Seperti, dokumen Register Risiko (RR), Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah. Sehingga, skor MRI Kabupaten Semarang tidak dapat meningkat dari kisaran 2 dan demikian pula levelnya tidak dapat meningkat dari level 2," ucapnya. Oleh sebab itulah menurut Chrisolina, diperlukan satu instrumen bantu yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi guna memudahkan pendokumentasian, pengolahan, dan pengelolaan data risiko sebagai bahan penyusunan dokumen penilaian risiko yang terdiri atas Register Risiko (RR), Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan. "Melalui pemanfaatan aplikasi Si-Polaris ini diharapkan akan dapat meningkatkan akurasi aata dan ketepatan pemenuhan bukti dukung (evidence) dalam Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Semarang. Sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko yang bermuara pada peningkatan capaian MRI dan SPIP-T Pemerintah Kabupaten Semarang," katanya. Menurut Chrisolina, sebagai tindak lanjut dari peluncuran aplikasi ini oleh Bupati Semarang, Bapperida akan melaksanakan penerapan Aplikasi Si-Polaris untuk semua Perangkat Daerah yang sebelumnya telah diujicobakan terbatas pada enam perangkat daerah.

2

5.0

Jawaban terverifikasi

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara & masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa & marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🤯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

5

5.0

Jawaban terverifikasi