Yublina I
25 Oktober 2024 11:13
Iklan
Yublina I
25 Oktober 2024 11:13
Pertanyaan
Pengambilan keputusan Untuk kasus-kasus tertentu diambil di MK dan MA sedangkan dalam syarat pengambilan keputusan harus kolektif. Pertanyaanya kolektifan dari pengambilan keputusan tersebut dimana?
Pengambilan keputusan Untuk kasus-kasus tertentu diambil di MK dan MA sedangkan dalam syarat pengambilan keputusan harus kolektif. Pertanyaanya kolektifan dari pengambilan keputusan tersebut dimana?
1
1
Iklan
Rendi R
Community
27 Oktober 2024 04:45
<p>Pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dilakukan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara di antara para hakim. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai proses kolektif pengambilan keputusan di kedua lembaga tersebut:</p><p>1. <strong>Mahkamah Konstitusi (MK)</strong></p><p>Di MK, keputusan diambil oleh <strong>panel hakim konstitusi</strong> yang terdiri dari sembilan hakim. Dalam setiap sidang, hakim-hakim ini mendiskusikan dan mempertimbangkan argumen, bukti, dan pendapat hukum mengenai kasus yang sedang ditangani.</p><ul><li><strong>Musyawarah dan Pemungutan Suara</strong>: Setelah melalui proses persidangan, para hakim melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah, maka dilakukan pemungutan suara.</li><li><strong>Keputusan Kolektif dan Terikat</strong>: Keputusan akhir yang dihasilkan mewakili pandangan kolektif majelis hakim, meskipun mungkin ada perbedaan pendapat. Hakim yang tidak setuju tetap terikat pada keputusan yang diambil secara mayoritas, dan keputusan ini akan mengikat dan berlaku final.</li><li><strong>Dissenting Opinion</strong>: Jika ada hakim yang tidak setuju dengan putusan mayoritas, mereka dapat mengajukan <i>dissenting opinion</i> atau pendapat berbeda, yang kemudian dicantumkan dalam putusan sebagai bagian dari transparansi.</li></ul><p>2. <strong>Mahkamah Agung (MA)</strong></p><p>Di MA, kasus-kasus juga ditangani oleh majelis hakim yang jumlahnya tergantung pada jenis kasus, misalnya, tiga atau lebih hakim agung.</p><ul><li><strong>Majelis Hakim</strong>: Setiap kasus ditangani oleh majelis hakim yang mempertimbangkan fakta, bukti, dan argumen dari semua pihak. Dalam majelis ini, keputusan yang diambil dianggap sebagai keputusan bersama yang mengikat.</li><li><strong>Musyawarah Majelis</strong>: Majelis hakim bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, dilakukan pemungutan suara. Mayoritas suara yang diambil oleh para hakim dalam majelis ini menjadi keputusan akhir.</li><li><strong>Kolektifitas dan Kewajiban Mentaati</strong>: Seperti di MK, jika ada hakim yang tidak setuju, mereka tetap harus menghormati keputusan kolektif yang diambil oleh mayoritas, meskipun mereka dapat memberikan pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>).</li></ul><p>Inti Kolektifitas dalam Pengambilan Keputusan</p><p>Kolektifitas dalam pengambilan keputusan di MK dan MA terletak pada beberapa aspek berikut:</p><ul><li><strong>Musyawarah Bersama</strong>: Semua hakim yang terlibat dalam kasus berkontribusi melalui musyawarah dan diskusi.</li><li><strong>Keputusan Berdasarkan Mayoritas</strong>: Keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak dalam majelis, mencerminkan pandangan kolektif majelis, bukan pandangan individu hakim.</li><li><strong>Keterikatan pada Putusan</strong>: Semua hakim dalam majelis, meskipun tidak sepakat secara pribadi, harus menghormati dan menjalankan putusan yang telah diambil bersama.</li></ul><p>Dengan demikian, kolektifitas pengambilan keputusan ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses bersama, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari seluruh hakim di majelis.</p>
Pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dilakukan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara di antara para hakim. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai proses kolektif pengambilan keputusan di kedua lembaga tersebut:
1. Mahkamah Konstitusi (MK)
Di MK, keputusan diambil oleh panel hakim konstitusi yang terdiri dari sembilan hakim. Dalam setiap sidang, hakim-hakim ini mendiskusikan dan mempertimbangkan argumen, bukti, dan pendapat hukum mengenai kasus yang sedang ditangani.
- Musyawarah dan Pemungutan Suara: Setelah melalui proses persidangan, para hakim melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah, maka dilakukan pemungutan suara.
- Keputusan Kolektif dan Terikat: Keputusan akhir yang dihasilkan mewakili pandangan kolektif majelis hakim, meskipun mungkin ada perbedaan pendapat. Hakim yang tidak setuju tetap terikat pada keputusan yang diambil secara mayoritas, dan keputusan ini akan mengikat dan berlaku final.
- Dissenting Opinion: Jika ada hakim yang tidak setuju dengan putusan mayoritas, mereka dapat mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda, yang kemudian dicantumkan dalam putusan sebagai bagian dari transparansi.
2. Mahkamah Agung (MA)
Di MA, kasus-kasus juga ditangani oleh majelis hakim yang jumlahnya tergantung pada jenis kasus, misalnya, tiga atau lebih hakim agung.
- Majelis Hakim: Setiap kasus ditangani oleh majelis hakim yang mempertimbangkan fakta, bukti, dan argumen dari semua pihak. Dalam majelis ini, keputusan yang diambil dianggap sebagai keputusan bersama yang mengikat.
- Musyawarah Majelis: Majelis hakim bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, dilakukan pemungutan suara. Mayoritas suara yang diambil oleh para hakim dalam majelis ini menjadi keputusan akhir.
- Kolektifitas dan Kewajiban Mentaati: Seperti di MK, jika ada hakim yang tidak setuju, mereka tetap harus menghormati keputusan kolektif yang diambil oleh mayoritas, meskipun mereka dapat memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion).
Inti Kolektifitas dalam Pengambilan Keputusan
Kolektifitas dalam pengambilan keputusan di MK dan MA terletak pada beberapa aspek berikut:
- Musyawarah Bersama: Semua hakim yang terlibat dalam kasus berkontribusi melalui musyawarah dan diskusi.
- Keputusan Berdasarkan Mayoritas: Keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak dalam majelis, mencerminkan pandangan kolektif majelis, bukan pandangan individu hakim.
- Keterikatan pada Putusan: Semua hakim dalam majelis, meskipun tidak sepakat secara pribadi, harus menghormati dan menjalankan putusan yang telah diambil bersama.
Dengan demikian, kolektifitas pengambilan keputusan ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses bersama, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari seluruh hakim di majelis.
· 0.0 (0)
Iklan
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
