Pengambilan keputusan Untuk kasus-kasus tertentu diambil di MK dan MA sedangkan dalam syarat pengambilan keputusan harus kolektif. Pertanyaanya kolektifan dari pengambilan keputusan tersebut dimana?

8 dari 10 siswa nilainya naik

dengan paket belajar pilihan

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Rendi R

Community

Dijawab 6 hari yang lalu

Jawaban terverifikasi

Pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dilakukan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara di antara para hakim. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai proses kolektif pengambilan keputusan di kedua lembaga tersebut:1. Mahkamah Konstitusi (MK)Di MK, keputusan diambil oleh panel hakim konstitusi yang terdiri dari sembilan hakim. Dalam setiap sidang, hakim-hakim ini mendiskusikan dan mempertimbangkan argumen, bukti, dan pendapat hukum mengenai kasus yang sedang ditangani.<ul><li>Musyawarah dan Pemungutan Suara: Setelah melalui proses persidangan, para hakim melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah, maka dilakukan pemungutan suara.</li><li>Keputusan Kolektif dan Terikat: Keputusan akhir yang dihasilkan mewakili pandangan kolektif majelis hakim, meskipun mungkin ada perbedaan pendapat. Hakim yang tidak setuju tetap terikat pada keputusan yang diambil secara mayoritas, dan keputusan ini akan mengikat dan berlaku final.</li><li>Dissenting Opinion: Jika ada hakim yang tidak setuju dengan putusan mayoritas, mereka dapat mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda, yang kemudian dicantumkan dalam putusan sebagai bagian dari transparansi.</li></ul>2. Mahkamah Agung (MA)Di MA, kasus-kasus juga ditangani oleh majelis hakim yang jumlahnya tergantung pada jenis kasus, misalnya, tiga atau lebih hakim agung.<ul><li>Majelis Hakim: Setiap kasus ditangani oleh majelis hakim yang mempertimbangkan fakta, bukti, dan argumen dari semua pihak. Dalam majelis ini, keputusan yang diambil dianggap sebagai keputusan bersama yang mengikat.</li><li>Musyawarah Majelis: Majelis hakim bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, dilakukan pemungutan suara. Mayoritas suara yang diambil oleh para hakim dalam majelis ini menjadi keputusan akhir.</li><li>Kolektifitas dan Kewajiban Mentaati: Seperti di MK, jika ada hakim yang tidak setuju, mereka tetap harus menghormati keputusan kolektif yang diambil oleh mayoritas, meskipun mereka dapat memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion).</li></ul>Inti Kolektifitas dalam Pengambilan KeputusanKolektifitas dalam pengambilan keputusan di MK dan MA terletak pada beberapa aspek berikut:<ul><li>Musyawarah Bersama: Semua hakim yang terlibat dalam kasus berkontribusi melalui musyawarah dan diskusi.</li><li>Keputusan Berdasarkan Mayoritas: Keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak dalam majelis, mencerminkan pandangan kolektif majelis, bukan pandangan individu hakim.</li><li>Keterikatan pada Putusan: Semua hakim dalam majelis, meskipun tidak sepakat secara pribadi, harus menghormati dan menjalankan putusan yang telah diambil bersama.</li></ul>Dengan demikian, kolektifitas pengambilan keputusan ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses bersama, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari seluruh hakim di majelis.

Pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dilakukan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah dan pemungutan suara di antara para hakim. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai proses kolektif pengambilan keputusan di kedua lembaga tersebut:

1. Mahkamah Konstitusi (MK)

Di MK, keputusan diambil oleh panel hakim konstitusi yang terdiri dari sembilan hakim. Dalam setiap sidang, hakim-hakim ini mendiskusikan dan mempertimbangkan argumen, bukti, dan pendapat hukum mengenai kasus yang sedang ditangani.

Musyawarah dan Pemungutan Suara: Setelah melalui proses persidangan, para hakim melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah, maka dilakukan pemungutan suara.
Keputusan Kolektif dan Terikat: Keputusan akhir yang dihasilkan mewakili pandangan kolektif majelis hakim, meskipun mungkin ada perbedaan pendapat. Hakim yang tidak setuju tetap terikat pada keputusan yang diambil secara mayoritas, dan keputusan ini akan mengikat dan berlaku final.
Dissenting Opinion: Jika ada hakim yang tidak setuju dengan putusan mayoritas, mereka dapat mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda, yang kemudian dicantumkan dalam putusan sebagai bagian dari transparansi.

2. Mahkamah Agung (MA)

Di MA, kasus-kasus juga ditangani oleh majelis hakim yang jumlahnya tergantung pada jenis kasus, misalnya, tiga atau lebih hakim agung.

Majelis Hakim: Setiap kasus ditangani oleh majelis hakim yang mempertimbangkan fakta, bukti, dan argumen dari semua pihak. Dalam majelis ini, keputusan yang diambil dianggap sebagai keputusan bersama yang mengikat.
Musyawarah Majelis: Majelis hakim bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, dilakukan pemungutan suara. Mayoritas suara yang diambil oleh para hakim dalam majelis ini menjadi keputusan akhir.
Kolektifitas dan Kewajiban Mentaati: Seperti di MK, jika ada hakim yang tidak setuju, mereka tetap harus menghormati keputusan kolektif yang diambil oleh mayoritas, meskipun mereka dapat memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Inti Kolektifitas dalam Pengambilan Keputusan

Kolektifitas dalam pengambilan keputusan di MK dan MA terletak pada beberapa aspek berikut:

Musyawarah Bersama: Semua hakim yang terlibat dalam kasus berkontribusi melalui musyawarah dan diskusi.
Keputusan Berdasarkan Mayoritas: Keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak dalam majelis, mencerminkan pandangan kolektif majelis, bukan pandangan individu hakim.
Keterikatan pada Putusan: Semua hakim dalam majelis, meskipun tidak sepakat secara pribadi, harus menghormati dan menjalankan putusan yang telah diambil bersama.

Dengan demikian, kolektifitas pengambilan keputusan ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses bersama, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari seluruh hakim di majelis.

· 0.0 (0)

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

0.0

Jawaban terverifikasi

Hasil perkalian dari 3 pangkat 2 × 5 pangkat 2= Tentukan nilai R dari persamaan berikut: a. 27=3R b. 20 - R = 2R + R c. 3(R + 5)= 2R + 2 Diketahui harga 5 Kg apel dan 3 Kg jeruk Rp. 79.000,00. Sedangkan harga 3 Kg apel dan 2 Kg jeruk Rp. 49.000,00. a. Harga 1 Kg apel adalah... b. Harga 1 Kg jeruk adalah... Jika kalian akan membuat dua buah bangun tabung dengan diamete 14 cm dan tinggi 10 cm dari sebuah kertas. a. Berapakah luas kertas yang kalian butuhkan untuk membuat dua buah bangun tabung tersebut? b. Berapakah volume setiap tabung tersebut?

5.0

Jawaban terverifikasi

1. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena... 2. Makna UUD NRI... 3. Amandemen memiliki pengertian... 4. Amandemen terhadap UUD 1945 tidaklah dilakukan tanpa kesepakatan dasar mengenai batasan-batasan perundang-undangan. Yang termasuk batasan tersebut adalah... 5. Kewajiban pelajar terhadap UUD 1945 adalah... 6. Usaha yang paling tepat untuk dilakukan oleh setuap warga negara dalam menyebarkan perulaku positif terhadap UUD 1945 adalah... 7. Perwujudan sikap setia terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh para pendiri negara adalah 8. Sebutkan sistematika UUD 1945 saat ini! 9. Sebutkan dan jelaskan 2 sifat UUD 1945 10. Sebutkan dan tuliskan isi pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang A. Pendidikan B. Agama C. Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat 11. Dalam perjuangan bahasa indonesia pendiri bangsa memasukan tujuan bangsa indonesia. Dasarnegara dan cita-cita bangsa indonesia, dasar negara dan cita-cita bangsa indonesia yang termuat dalam... 12. Pancasila merupakan dasar negara indonesia, hal itu termuat dalam UUD negara indonesia tahun 1945 alinea ke... 13. Pembukaan UUD dasar NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakab satu kesatuan yang dibuat karena... 14. Tujuan bangsa indonesia adalah... 15. Aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber berlakunya seluruh hukum atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu wilayah disebut... 16. UUD NRI 1945 merupakan bentuk peraturan tertinggi dan yang menjadi dasar dan sumber bagi perturang yang lebih rendah merupakan kedudukan UUD sebagai... 17. UUD NRI bersifat singkat artinya... 18. Melalui sidang MPR, telah melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 sebanyak... 19. Amandemen kedua dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tahun... 20. Dampak jika tidak ada UUD NRI ? Mohon tolong bantu dijawab ya

0.0

Jawaban terverifikasi

Globalisasi mendorong masyarakat di seluruh dunia terintegrasi dalam sebuah sistem global. Kondisi tersebut menyebabkan makin intensifnya hubungan sosial antarwarga dunia sehingga menimbulkan konsekuensi modernitas. Salah satu konsekuensi tersebut adalah... a. masyarakat tradisional termarginalkan akibat sistem global b. masyarakat kembali menerapkan gaya hidup back to nature c. perubahan pola pikir masyarakat menjadi makin konservatif d. masyarakat bertransformasi dari tradisional menuju modern e. penggunaan teknologi canggih yang lebih modern menjadi berkurang

0.0

Jawaban terverifikasi

oleh “Emile Durkheim”. Fakta sosial dapat diartikan sebagai…… A.Tindakan individu yang dilakukan secara spontan B.Cara berpikir,bertindak dan merasakan yang berada di luar individu dan memaksa C.Hasil dari keputusan individu D.Keputusan kelompok yang dipengaruhi oleh individu tertentu E.Kecenderungan alami manusia untuk berprilaku secara bebas tanpa norma

0.0

Jawaban terverifikasi