Bayuu B

27 Maret 2024 12:45

Iklan

Iklan

Bayuu B

27 Maret 2024 12:45

Pertanyaan

Pembangunan nasional harus dapat dirasakan seluruh rakyat oleh karena itu pembangunan nasional harus berpedoman pada?


2

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Salsabila M

Community

27 Maret 2024 14:24

Jawaban terverifikasi

<p><br>Pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:</p><p><strong>Keadilan Sosial:</strong> Pembangunan nasional harus memastikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi, sosial, dan politik kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan.</p><p><strong>Partisipasi Masyarakat:</strong> Pembangunan nasional harus melibatkan partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok minoritas dan marginalisasi. Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, merumuskan kebijakan, dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.</p><p><strong>Pemberdayaan Ekonomi:</strong> Pembangunan nasional harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini melibatkan penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta peningkatan akses terhadap pasar dan teknologi.</p><p><strong>Perlindungan Lingkungan:</strong> Pembangunan nasional harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem alam. Ini berarti mengadopsi praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan, melindungi sumber daya alam yang terbatas, dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta polusi lainnya.</p><p><strong>Keseimbangan Regional:</strong> Pembangunan nasional harus memperhatikan keseimbangan pembangunan antar wilayah, baik secara geografis maupun ekonomis. Hal ini memastikan bahwa tidak ada daerah yang terpinggirkan atau tertinggal dalam proses pembangunan, dan pembangunan merata di seluruh wilayah negara.</p><p><br>&nbsp;</p>


Pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

Keadilan Sosial: Pembangunan nasional harus memastikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi, sosial, dan politik kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan.

Partisipasi Masyarakat: Pembangunan nasional harus melibatkan partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok minoritas dan marginalisasi. Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, merumuskan kebijakan, dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

Pemberdayaan Ekonomi: Pembangunan nasional harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini melibatkan penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, serta peningkatan akses terhadap pasar dan teknologi.

Perlindungan Lingkungan: Pembangunan nasional harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem alam. Ini berarti mengadopsi praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan, melindungi sumber daya alam yang terbatas, dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta polusi lainnya.

Keseimbangan Regional: Pembangunan nasional harus memperhatikan keseimbangan pembangunan antar wilayah, baik secara geografis maupun ekonomis. Hal ini memastikan bahwa tidak ada daerah yang terpinggirkan atau tertinggal dalam proses pembangunan, dan pembangunan merata di seluruh wilayah negara.


 


Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

31 Maret 2024 09:46

Jawaban terverifikasi

<p>Pembangunan nasional yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:</p><p><strong>Keadilan Sosial</strong>: Pembangunan nasional harus mengutamakan prinsip keadilan sosial, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang dan manfaat pembangunan. Ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, dan regional.</p><p><strong>Partisipasi Masyarakat</strong>: Pembangunan nasional harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, pembangunan dapat lebih responsif terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.</p><p><strong>Kebijakan Inklusif</strong>: Kebijakan pembangunan harus inklusif, artinya mereka harus memperhitungkan kepentingan semua segmen masyarakat, termasuk kelompok minoritas, kaum miskin, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa manfaat pembangunan disertai dengan peningkatan kesejahteraan bagi semua warga negara.</p><p><strong>Keterjangkauan</strong>: Pembangunan nasional harus memperhitungkan keterjangkauan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi dapat diakses secara merata oleh seluruh rakyat.</p>

Pembangunan nasional yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

Keadilan Sosial: Pembangunan nasional harus mengutamakan prinsip keadilan sosial, di mana semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang dan manfaat pembangunan. Ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, dan regional.

Partisipasi Masyarakat: Pembangunan nasional harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, pembangunan dapat lebih responsif terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kebijakan Inklusif: Kebijakan pembangunan harus inklusif, artinya mereka harus memperhitungkan kepentingan semua segmen masyarakat, termasuk kelompok minoritas, kaum miskin, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa manfaat pembangunan disertai dengan peningkatan kesejahteraan bagi semua warga negara.

Keterjangkauan: Pembangunan nasional harus memperhitungkan keterjangkauan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi dapat diakses secara merata oleh seluruh rakyat.


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

pada permainan bola basket ada gerakan yang dilakukan agar cepat menuju ke daerah lawan dalam usaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan lebih mudah menyusun selain itu untuk mengacaukan pertahanan lawan dan permainan lawan menjadi tidak berkembang sehingga permainan menjadi terlambat gerakan tersebut dalam bola basket dinamakan

7

0.0

Jawaban terverifikasi

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara &amp; masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa &amp; marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🤯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

18

5.0

Jawaban terverifikasi