Pada konteks pembangunan infrastruktur, tolak ukur kemajuan pembangunan yang efektif adalah... A. Jumlah jembatan dan jalan tol yang dibangun B. Ketersediaan transportasi umum C. Panjang jalan raya per km persegi D. Jumlah proyek infrastruktur yang sedang berjalan

Melepas Predikat Jakarta Juara Macet JAKARTA kian terkenal ke seantero dunia. Sayangnya, ketenaran yang menyebar berkonotasi negatif bahwa ibu kota Indonesia itu merupakan kota paling macet sejagat. Adalah Castrol Magnatec Stop-Start Index yang mengukuhkan Jakarta sebagai kampiun kemacetan. Melalui kriteria jumlah rata-rata yang dibutuhkan kendaraan untuk berhenti dan kembali berjalan, Jakarta menjadi pemuncak dengan 33.240 stop start per tahun. Tak cuma Jakarta, Surabaya juga bertengger di peringkat atas daftar kota dengan kemacetan terparah. Kota terbesar kedua di Indonesia itu bercokol di urutan empat di bawah Istanbul, Turki, dan Mexico City. Hasil survei tersebut ialah penegasan betapa kemacetan telah menjadi persoalan paling pelik di Jakarta dan juga di Surabaya. Lengkap sudah pengakuan publik atas kesengkarutan lalu lintas di dua kota terbesar di Tanah Air itu. Selama ini kemacetan di Jakarta dan Surabaya hanya diketahui dan dirasakan publik di Tanah Air, tapi kini publik dunia pun menjadi paham, Fakta itu jelas bukanlah kabar yang menggembirakan. Justru sebaliknya, fakta itu merupakan promosi buruk, sangat buruk, di mata internasional. Bukan rahasia lagi, kemacetan merupakan masalah klasik, sudah terjadi sangat lama, tetapi tak juga mendapatkan penyelesaian. Kemacetan di Jakarta malah semakin parah dan kian mengerikan. Hampir seluruh ruas jalan di Ibu Kota, khususnya pada pagi dan sore, bahkan hingga malam hari, berubah wajah menjadi arena parkir raksasa. Tak cuma memproduksi penderitaan bagi para pengguna jalan, kemacetan juga menyebabkan kerugian materi teramat besar. Di Jakarta, misalnya, diperkirakan Rp35 triliun terbuang percuma di jalanan akibat kemacetan. Semua paham, kemacetan di Jakarta dan Surabaya terjadi lantaran ruas jalan tak sebanding dengan jumlah kendaraan. Semua juga paham, untuk mengurangi kendaraan di jalan, solusi paling tepat ialah menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman. Benar bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah banyak berupaya. Meski sangat terlambat, pembangunan mass rapid transit sudah dimulai. Namun, semua upaya itu jauh dari cukup. Penanganan kemacetan tak bisa secara parsial, tetapi harus komprehensif dari hulu ke hilir. Pemerintah pusat pun mesti menunjukkan peran, umpamanya dengan tak lagi mengobral kemudahan orang membeli mobil. Bukan malah sebaliknya menggelontorkan kebijakan mobil murah yang justru akan menyesaki jalan di kota-kota besar. Kota yang maju bukanlah kota yang penduduk miskinnya mampu membeli mobil pribadi, melainkan kota yang penduduknya mau menggunakan transportasi publik. Berdasarkan tajuk rencana Melepas Predikat Jakarta Juara Macet, jawablah pertanyaan di bawah ini! Tulislah kalimat efektif yang menjelaskan keadaan Jakarta!

7

0.0

Jawaban terverifikasi

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bn"dge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarit, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! d. Identifikasi informasi-informasi yang merupakan fakta!

3

1.0

Jawaban terverifikasi

1. Perhatikan uraian di bawah ini! 1) Terjadinya peningkatan GNP dan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun 2) Peningkatan GNP dan pendapatan per kapita disertai pemerataan 3) Mengalami perubahan struktur ekonomi 4) Ditemukan berbagai sumber produktif serta dapat dioptimalkan dengan baik 5) Adanya inovasi serta penguasaan dan pengembangan IPTEK Dari uraian di atas, yang termasuk ciri-ciri pembangunan ekonomi yaitu …. A. 1, 2, dan 3 B. 2, 3, dan 5 C. 1, 2, dan 4 D. 2, 3, dan 4 E. 1, 3, dan 5 2. Tujuan utama negara mengadakan pembangunan ekonomi adalah …. A. meningkatkan kesempatan kerja B. menekan pertambahan penduduk dan mendorong pendapatan nasional C. menyejahterakan rakyatnya D. meningkatkan akumulasi modal dalam jangka panjang E. meningkatkan out put dalam jangka panjang 3. Berikut ini adalah tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, kecuali …. A. kenaikan GNP B. pendapatan per kapita C. kekayaan alam D. laju inflasi E. tingkat pengangguran 4. Kemajuan teknologi mempengaruhi pembangunan karena kemajuan teknologi berarti …. A. terjadi penghematan modal B. naiknya pendapatan per kapita penduduk C. terjadinya inefisiensi D. terjadinya keadaan ekonomi yang stabil E. terbukanya kesempatan kerja 5. Jumlah penduduk produktif yang meningkat terus melebihi tingkat kesempatan kerja menimbulkan banyaknya pengangguran. Dampak dari pengangguran bila dilihat dari pembangunan ekonomi adalah .... A. Semakin banyaknya masyarakat yang membuka usaha sendiri untuk mendapatkan penghasilan. B. Pendapatan perusahaan menurun karena banyak masyarakat yang tidak mampu membeli. C. Pendapatan masyarakat dan nasional menurun sehingga pembangunan ekonomi terhambat. D. Beban sosial akan mengalami peningkatan sebagai dampak dari kejahatan yang meningkat. E. Meningkatkan angka kriminalistas di masyarakat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan. 6. Ciri-ciri umum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi antara lain : 1. Terjadinya peningkatan GNP dan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun 2. Peningkatan GNP dan pendapatan per kapita disertai pemerataan 3. Mengalami perubahan struktur ekonomi 4. Ditemukan sumber-sumber produktif dan dapat didayagunakan dengan baik Adanya inovasi dan penguasaan teknologi baru serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang termasuk ciri-ciri pembangunan ekonomi adalah …. A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 3, dan 5 D. 2, 3, dan 4 E. 2, 3, dan 5 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi : 1) Sumber daya manusia yang banyak 2) Kesempatan kerja sempit 3) Sumber daya alam yang melimpah 4) Modal yang sedikit 5) Penguasaan teknologi modern Yang termasuk faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah …. A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 3, dan 5 D. 2, 3, dan 4 E. 2, 3, dan 5 8. Faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi yaitu … A. Teknologi B. Sumber Daya Manusia C. Permodalan D. Sumber Daya Alam E. Luasnya pasar 9. Hubungan antara perkembangan penduduk dengan pembangunan yaitu …. A. Pertambahan penduduk yang cepat, usia produktif sebanding dengan ratio ketergantungan B. Bertambahnya penduduk akan mendorong tingkat komsumsi yang tinggi C. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dan ramai D. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka jumlah tenaga kerja bertambah dan memperluas pasar hasil produksinya E. Dengan adanya perkembangan penduduk, maka program KB menjadi penting dalam pembangunan 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan nasional 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi 3) Rendahnya penyerapan tenaga kerja 4) Perekonomian tidak mengalami banyak guncangan 5) Terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja Berdasarkan uraian di atas, pernyataan yang termasuk keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu …. A. 1), 2) dan 3) B. 1), 2) dan 4) C. 1), 3) dan 3) D. 2), 4) dan 5) E. 3), 4) dan 5)

44

5.0

Jawaban terverifikasi

Makin Mudah ke Danau Toba Jakarta (ANTARA News) - Wisatawan yang hendak ke Danau Toba, Sumatera Utara, menggunakan pesawat terbang, kini memiliki banyak pilihan penerbangan setelah Bandara Silangit resmi menjadi berskala internasional. Sebelum menjadi bandar udara berskala internasional, Bandara Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebenarnya sudah beroperasi namun pesawat terbang yang singgah masih sedikit. Tapi dengan diresmikan bandara berskala internasional, Sabtu (28/10), jumlah pesawat terbang dari berbagai maskapai makin banyak sehing ga wisatawan memiliki banyak pilihan penerbangan. Bandara Silangit berkapasitas 500.000 penumpang pertahun ini dilengkapi dengan fasilitas CIQ (Custom, Immigration, Quaratine), landasan pacu dengan panjang 2.650 x 30 meter, dan PCN yang bisa mengakomodasi pesawat berbadan sempit Airbus A320 dan Boeing 737-800. Bandara Silangit juga mengimplementasikan fitur smart airport dengan teknologi digital, antara lain, berupa Wi- Fi gratis, tampilan jadwal bus dan penerbangan, e-payment, mesin tiket bus, e-kios informasi turis, self check-in, dan berbagai fitur digital. Peresmian bandara berskala internasional itu ditandai dengan penerbangan perdana Garuda Indonesia dari Bandara Changi Singapura ke Silangit. Prosesi peresmian bersarnaan dengan rnendaratnya pesawat Garuda Indonesia dengan nornor penerbangan GA 8510 dari Changi, Singapura tepat pukul13.30 WIB. Disaksikan langsung Menko Bidang Kernaritiman Binsar Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Direktur Badan Otorita Danau Toba Arie Prasetyo, dan lima bupati (Bupati Toba Samosir, Bupati Dairi, Bupati Samosir, Bupati Tapanuli Utara, dan Bupati Humbang Hansundutan), para penumpang pesawat langsung disambut tari-tarian tor tor Batak. Penerbangan perdana Garuda Indonesia menggunakan Explore jet Bombardier CRJ-1000 dengan kapasitas total mencapai 96 penumpang dari Bandara Changi Singapura menuju Bandara Silangit Sumut. Pada tahap awal, penerbangan baru Garuda dari Singapura ke Silangit PP dilayani tiga kali per minggu (Selasa, Jumat, dan Minggu). Selain Garuda Indonesia, maskapai berbiaya murah Citilink Indonesia juga membuka penerbangan Jakarta-Silangit untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, perdagangan, dan investasi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Penerbangan langsung rute baru Jakarta melalui bandara Halim Perdanakusuma-Silangit menggunakan pesawat Airbus A320 Neo berkapasitas 180 penumpang. Sebelumnya tiga maskapai penerbangan, yaitu Sriwijaya, Wings Air dan Susi Air sudah beroperasi di Bandara Silangit. Makin ramainya Bandara Si langit didarati dan menerba ngkan pesawat sangat penting dan strategis mengingat pemerintah telah menca nangkan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas atau sebagai "10 Bali Baru" dengan target kunjungan wisatawan manca negara (wisman ) ke Sumatera Utara diproyeksikan mencapai 1.000.000 orang pada tahun 2019. Untuk mencapai angka kunjungan 1.000.000 wisman, dibutuhkan destinasi parawisata kelas dunia dan bandara berkelas internasional. Dengan penerba ngan internasio nallangsung menuju Danau Toba, objek wisata ini akan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di dunia, dan membawa kesejahteraan unt uk masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di sekitar Danau Toba. Jika dilihat dari jarak dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Danau Toba di Parapat, dibanding dengan dari Bandara Silangit menuju Danau Toba di Parapat, maka jarak tempuh lebih cepat dari Bandara Silangit sekitar 2,5 jam. Oleh sebab itu, keberadaan Bandara Silangit yang kini memiliki banyak jadwal penerbangan bisa memudahkan wisataan lebih banyak lagi datang ke Danau Toba. Sempat redup Danau Toba di Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir ini boleh dikatakan sempat redup sebagai tujuan wisatawan lokal dan mancanegara. Alasannya antara lain infrastruktur menuju ke sana yang masih belum terlalu memadai, di samping faktor kebersihan yang kurang dipedulikan sehingga tampak kotor dan mengurangi keindahan. Sekarang pemerintah pusat dan daerah bersama-sama membenahi akses menuju Danau Toba dengan membangun serta memperbaiki sejumlah infrastruktur, serta mengkampanyekan bersih lingkungan di danau terbesar di Indonesia itu. Salah satu bukti nyata pemerintah mengembangkan Danau Toba adalah Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Badan itu bertugas mempercepat proses pembangunan Danau Toba yang masuk dalam 10 destinasi prioritas nasional. Kesepuluh destinasi itu adalah Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Gunung Bromo (Jawa Timur), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Pantai Tanjung Lesung (Banten), dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta). Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, dengan adanya badan otoritas tersebut ditambah dengan makin banyaknya rute penerbangan langsung menuju Bandar Udara Internasional Kuala Namu, serta Bandar Udara Silangit diharapkan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke kawasan itu akan bertambah. Selain memiliki bandara itu, katanya, sejumlah aksesjalan toljuga dibangun dalam upaya mempermudah wisatawan berkunjung ke Danau Toba, yaitu membangun jalur tol dari Kualanamu ke Tebing Tinggi, menuju Siantar, dan Parapat. Salah satu bentuk nyata yang sudah dipromosikan pemerintah menggairahkan lagi Danau Toba sebagai tujuan wisata adalah Presiden Joko Widodo membuka sekaligus menghadiri Karnaval Keme rde kaan Pesona Danau Toba di Balige, Sumatera Utara, pada 20-21 Agustus 2016. Karnaval dikemas sedemikian rupa sehingga menggambarkan keceriaan dan kegembiraan masyarakat, selain juga sebagai upaya promosi wisata Danau Toba yang sudah dikenal seantero dunia. Pemerintah sudah mengerjakan dan merencanakan berbagai program pembangunan untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba. Oleh karena itu, masyarakat harus menyiapkan diri untuk menyambut wisatawan dan masyarakat sekitar Danau Toba harus bisa tersenyum, jangan lagi mahal tersenyum. (Oleh Ahmad Wijaya, editor: Unggul Tri Ratomo, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 6a. Apakah topik artikel di atas?

2

4.5

Jawaban terverifikasi

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bridge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarif, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! b. Identifikasi permasalahan yang mendasari penulisan artikel tersebut!

4

0.0

Jawaban terverifikasi