Cintaning A

29 Januari 2024 16:24

Iklan

Cintaning A

29 Januari 2024 16:24

Pertanyaan

Landasan politik luar negeri RI, yaitu... a. Alinea I Pembukaan UUD 1945 b. Pasal 13 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 c. Pancasila dan UUD 1945 C. d. Sila II Pancasila e. Tap MPR Mohon bantuannya, terima kasih 😊🙏

Landasan politik luar negeri RI, yaitu...

a. Alinea I Pembukaan UUD 1945

b. Pasal 13 Ayat 1 dan 2 UUD 1945

c. Pancasila dan UUD 1945 C.

d. Sila II Pancasila 

e. Tap MPR

Mohon bantuannya, terima kasih 😊🙏

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

18

:

29

:

57

Klaim

2

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Nanda R

Community

13 Februari 2024 06:59

Jawaban terverifikasi

<p>jawabannya adalah C.</p><p><br>Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan politik luar negeri Republik Indonesia karena:</p><p><strong>Pancasila sebagai Dasar Negara:</strong></p><ul><li>Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, memberikan panduan nilai dan prinsip dasar yang mengarahkan kebijakan politik luar negeri. Nilai-nilai seperti gotong royong, perdamaian, dan keadilan sosial menjadi pijakan bagi interaksi Indonesia dengan negara-negara lain.</li></ul><p><strong>UUD 1945:</strong></p><ul><li>UUD 1945, khususnya Pasal foreign policy, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri. Pasal foreign policy mengamanatkan bahwa politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan kemerdekaan, keadilan, dan kedaulatan nasional.</li></ul><p><strong>Konsistensi dengan Sila-Sila Pancasila:</strong></p><ul><li>Setiap Sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip yang dapat diaplikasikan dalam konteks hubungan internasional. Misalnya, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menciptakan dasar kerjasama dan perdamaian antarnegara yang berbeda agama.</li></ul><p><strong>Kedaulatan Nasional:</strong></p><ul><li>Poin utama dalam UUD 1945, yaitu kedaulatan nasional, menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dari campur tangan negara-negara asing.</li></ul><p><strong>Mandat Tap MPR:</strong></p><ul><li>Tap MPR juga dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan luar negeri, tetapi secara umum, landasan utama tetaplah Pancasila dan UUD 1945.</li></ul>

jawabannya adalah C.


Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan politik luar negeri Republik Indonesia karena:

Pancasila sebagai Dasar Negara:

  • Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, memberikan panduan nilai dan prinsip dasar yang mengarahkan kebijakan politik luar negeri. Nilai-nilai seperti gotong royong, perdamaian, dan keadilan sosial menjadi pijakan bagi interaksi Indonesia dengan negara-negara lain.

UUD 1945:

  • UUD 1945, khususnya Pasal foreign policy, memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri. Pasal foreign policy mengamanatkan bahwa politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan kemerdekaan, keadilan, dan kedaulatan nasional.

Konsistensi dengan Sila-Sila Pancasila:

  • Setiap Sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip yang dapat diaplikasikan dalam konteks hubungan internasional. Misalnya, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menciptakan dasar kerjasama dan perdamaian antarnegara yang berbeda agama.

Kedaulatan Nasional:

  • Poin utama dalam UUD 1945, yaitu kedaulatan nasional, menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Indonesia berkomitmen untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dari campur tangan negara-negara asing.

Mandat Tap MPR:

  • Tap MPR juga dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan luar negeri, tetapi secara umum, landasan utama tetaplah Pancasila dan UUD 1945.

Iklan

Kevin L

Gold

16 Februari 2024 12:42

Jawaban terverifikasi

Dari pertanyaan yang kamu berikan, tampaknya kamu sedang belajar tentang landasan politik luar negeri Republik Indonesia. Landasan politik luar negeri suatu negara biasanya didasarkan pada konstitusi dan ideologi negara tersebut. Penjelasan: 1. Alinea I Pembukaan UUD 1945 berisi tentang tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam berinteraksi dengan negara lain. 2. Pasal 13 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 menjelaskan tentang hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah dan presiden. Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah menentukan kebijakan luar negeri, dan ayat 2 menyatakan bahwa presiden mewakili negara dan pemerintah dalam hubungan luar negeri. 3. Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar negara dan konstitusi Indonesia, yang menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam politik luar negeri. 4. Sila II Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi dasar dalam berinteraksi dengan negara lain, yaitu dengan menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan beradab dalam hubungan internasional. 5. Tap MPR tidak secara spesifik menjadi landasan politik luar negeri, tetapi bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan politik luar negeri jika ada ketentuan yang relevan. Kesimpulan: Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah c. Pancasila dan UUD 1945, karena keduanya adalah dasar dan konstitusi negara yang menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam politik luar negeri.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

9

5.0

Jawaban terverifikasi