Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh

Persoalan ...

Question

Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh

Persoalan permukiman kumuh dewasa ini makin rumit. Meskipun begitu, Pemda wajib melakukan penanganan. Dalam penanganan permukiman kumuh, Pemda dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha. Namun, kapasitas Pemda dalam penanganan permukiman kumuh ditengarai rendah. Pemda masih memandang bahwa penanganan permukiman kumuh begitu penting. Untuk itu, dibutuhkan sebuah advokasi dan peningkatan kapasitas dari pemerintah pusat.

Penyediaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda. Hal ini terjadi karena harga rumah yang tidak terjangkau bagi masyarakat tersebut. Dalam penanganan ini, maka Pemda perlu menggandeng dunia usaha dalam penyediaan rumah layak huni. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan rumah dengan harga terjangkau, baik dengan angsuran jangka panjang atau penyediaan sumber pembiayaan bagi pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan.

Kolaborasi penanganan permukiman kumuh antara Pemda dan dunia usaha dalam pembangunan rumah susun sewa dapat menggunakan skema Built Operate Tranfer (BOT). Selanjutnya, Pemda dapat pula menyiapkan skema Public Service Obligation (PSO) dalam peningkatan MBR dalam pembayaran sewa rumah.

Kolaborasi antara Pemda, dunia usaha, dan masyarakat merupakan amanat undang-undang. Kolaborasi tersebut mulai dan proses penyiapan dokumen rancangan pengembangan hingga konsolidasi tanah.

Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf dalam kutipan teks eksposisi di atas adalah (jawaban dapat lebih dari satu).

1) Tantangan utama bagi pemerintah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2) Harga rumah yang murah dan terjangkau bagi masyarakat di Indonesia 
3) Pentingnya kolaborasi antara Pemda, dunia usaha, dan masyarakat.
4) Dunia usaha harus menanggung pembiayaan jangka panjang pembiayaan rumah.
5) Pangkal permasalahan dari semua itu adalah sanitasi lingkungan.

1) Mengapa pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat? Tunjukan bukti-bukti jawaban nya.

Chelsya C · Accepted Answer

Hallo, saya bantu jawab yah:

Pemerintah perlu melakukan kolaborasi  dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi tantangan dalam penyediaan rumah bagi MBR, memastikan harga rumah terjangkau, dan menjalankan prinsip kolaborasi yang penting dalam penanganan permukiman kumuh.

Bukti-bukti nya dalam teks dan pernyataan:
1) Paragraf 2:  Tantangan utama bagi pemerintah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2) Paragraf 3: pentingnya kolaborasi antara Pemda, dunia usaha, dan masyarakat. 
3) Paragraf 2: Harga rumah yang murah dan terjangkau bagi masyarakat di Indonesia.

Semoga membantu :)

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Pertanyaan serupa