Naufal H
07 Maret 2024 01:13
Iklan
Naufal H
07 Maret 2024 01:13
Pertanyaan
8 dari 10 siswa nilainya naik
dengan paket belajar pilihan
Habis dalam
01
:
21
:
47
:
18
3
2
Iklan
Nanda R
Community
07 Maret 2024 21:09
Selama masa demokrasi parlementer di Indonesia (1950-1959), kebijakan politik luar negeri didasarkan pada beberapa prinsip utama. Beberapa ciri khas kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa tersebut melibatkan:
Netralitas: Indonesia menganut kebijakan netralitas dalam konflik global, khususnya selama Perang Dingin. Meskipun menjadi anggota Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement), Indonesia berusaha untuk tetap independen dan tidak terikat pada blok politik manapun.
Pengakuan Terhadap Kedaulatan Negara-Negara Asia dan Afrika: Pemerintahan Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Sukarno, aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika yang masih berada di bawah penjajahan kolonial.
Konfrontasi dengan Malaysia: Terdapat periode ketegangan antara Indonesia dan Malaysia pada awal 1960-an yang dikenal sebagai Konfrontasi. Konflik ini terutama berkaitan dengan masalah perbatasan dan konflik identitas nasional.
Keterlibatan dalam Organisasi-organisasi Internasional: Indonesia aktif terlibat dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok, dan Konferensi Asia-Afrika. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama internasional.
Prinsip Anti-Imperialisme dan Anti-Kolonialisme: Pada masa ini, Indonesia menganut prinsip anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Pemerintah Indonesia menentang kolonialisme dan mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di berbagai belahan dunia.
· 5.0 (1)
Iklan
Salsabila M
Community
09 Maret 2024 01:02
Indonesia mengalami masa demokrasi parlementer pada awal-awal kemerdekaannya setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945 hingga tahun 1959. Beberapa kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia selama periode ini melibatkan upaya membangun diplomasi, memperkuat hubungan bilateral, dan memperjuangkan hak kemerdekaan di forum internasional. Berikut adalah beberapa ciri kebijakan politik luar negeri Indonesia selama masa demokrasi parlementer:
Membangun Hubungan Bilateral:
Keterlibatan dalam Forum Internasional:
Konfrontasi dengan Belanda:
Kebijakan Ekonomi dan Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Afrika (BANDUNG):
Perjuangan Melawan Imperialisme:
Non-Blok dan Gerakan Non-Blok:
Penting untuk dicatat bahwa masa demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung relatif singkat, dan pada tahun 1959, sistem politik berubah menjadi sistem presidensial. Sejak saat itu, sejumlah perubahan politik dan kebijakan luar negeri terus berkembang mengikuti dinamika politik dan peristiwa-peristiwa global.
· 5.0 (1)
Tanya ke Forum
Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
Iklan