Anonim A
07 Maret 2024 01:13
Iklan
Anonim A
07 Maret 2024 01:13
Pertanyaan
kebijakan politik luar negeri Indonesia selama masa demokrasi parlementer adalah
3
2
Iklan
Nanda R
Community
07 Maret 2024 21:09
<p>Selama masa demokrasi parlementer di Indonesia (1950-1959), kebijakan politik luar negeri didasarkan pada beberapa prinsip utama. Beberapa ciri khas kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa tersebut melibatkan:</p><p><strong>Netralitas:</strong> Indonesia menganut kebijakan netralitas dalam konflik global, khususnya selama Perang Dingin. Meskipun menjadi anggota Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement), Indonesia berusaha untuk tetap independen dan tidak terikat pada blok politik manapun.</p><p><strong>Pengakuan Terhadap Kedaulatan Negara-Negara Asia dan Afrika:</strong> Pemerintahan Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Sukarno, aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika yang masih berada di bawah penjajahan kolonial.</p><p><strong>Konfrontasi dengan Malaysia:</strong> Terdapat periode ketegangan antara Indonesia dan Malaysia pada awal 1960-an yang dikenal sebagai Konfrontasi. Konflik ini terutama berkaitan dengan masalah perbatasan dan konflik identitas nasional.</p><p><strong>Keterlibatan dalam Organisasi-organisasi Internasional:</strong> Indonesia aktif terlibat dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok, dan Konferensi Asia-Afrika. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama internasional.</p><p><strong>Prinsip Anti-Imperialisme dan Anti-Kolonialisme:</strong> Pada masa ini, Indonesia menganut prinsip anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Pemerintah Indonesia menentang kolonialisme dan mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di berbagai belahan dunia.</p>
Selama masa demokrasi parlementer di Indonesia (1950-1959), kebijakan politik luar negeri didasarkan pada beberapa prinsip utama. Beberapa ciri khas kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa tersebut melibatkan:
Netralitas: Indonesia menganut kebijakan netralitas dalam konflik global, khususnya selama Perang Dingin. Meskipun menjadi anggota Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement), Indonesia berusaha untuk tetap independen dan tidak terikat pada blok politik manapun.
Pengakuan Terhadap Kedaulatan Negara-Negara Asia dan Afrika: Pemerintahan Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Sukarno, aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika yang masih berada di bawah penjajahan kolonial.
Konfrontasi dengan Malaysia: Terdapat periode ketegangan antara Indonesia dan Malaysia pada awal 1960-an yang dikenal sebagai Konfrontasi. Konflik ini terutama berkaitan dengan masalah perbatasan dan konflik identitas nasional.
Keterlibatan dalam Organisasi-organisasi Internasional: Indonesia aktif terlibat dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok, dan Konferensi Asia-Afrika. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama internasional.
Prinsip Anti-Imperialisme dan Anti-Kolonialisme: Pada masa ini, Indonesia menganut prinsip anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Pemerintah Indonesia menentang kolonialisme dan mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di berbagai belahan dunia.
· 5.0 (1)
Iklan
Salsabila M
Community
09 Maret 2024 01:02
<p><br>Indonesia mengalami masa demokrasi parlementer pada awal-awal kemerdekaannya setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945 hingga tahun 1959. Beberapa kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia selama periode ini melibatkan upaya membangun diplomasi, memperkuat hubungan bilateral, dan memperjuangkan hak kemerdekaan di forum internasional. Berikut adalah beberapa ciri kebijakan politik luar negeri Indonesia selama masa demokrasi parlementer:</p><p><strong>Membangun Hubungan Bilateral:</strong></p><ul><li>Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun hubungan bilateral dengan sejumlah negara untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaannya.</li><li>Presiden pertama Indonesia, Soekarno, aktif dalam berbagai konferensi internasional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, termasuk Uni Soviet, India, dan negara-negara Blok Timur.</li></ul><p><strong>Keterlibatan dalam Forum Internasional:</strong></p><ul><li>Indonesia ikut serta dalam berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memperjuangkan hak dan kedaulatan negara serta mendukung perjuangan kemerdekaan bagi negara-negara yang masih dijajah.</li></ul><p><strong>Konfrontasi dengan Belanda:</strong></p><ul><li>Kebijakan konfrontasi dengan Belanda adalah salah satu aspek penting dalam politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Hal ini terkait dengan upaya Indonesia untuk mengakhiri agresi militer Belanda dan mencapai perdamaian.</li></ul><p><strong>Kebijakan Ekonomi dan Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Afrika (BANDUNG):</strong></p><ul><li>Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 mencerminkan semangat anti-kolonialisme dan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Indonesia, bersama dengan sejumlah negara Asia dan Afrika, memperkuat solidaritas untuk mencapai tujuan bersama.</li></ul><p><strong>Perjuangan Melawan Imperialisme:</strong></p><ul><li>Indonesia, di bawah pimpinan Soekarno, menekankan perjuangan melawan imperialisme dan neokolonialisme. Hal ini tercermin dalam pidato-pidato Soekarno di berbagai forum internasional.</li></ul><p><strong>Non-Blok dan Gerakan Non-Blok:</strong></p><ul><li>Indonesia adalah salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada Konferensi Bandung. Prinsip non-blok ini menjadi landasan dalam politik luar negeri Indonesia, yang menunjukkan kemandiriannya dan ketidak-ketergantungan pada blok politik tertentu.</li></ul><p>Penting untuk dicatat bahwa masa demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung relatif singkat, dan pada tahun 1959, sistem politik berubah menjadi sistem presidensial. Sejak saat itu, sejumlah perubahan politik dan kebijakan luar negeri terus berkembang mengikuti dinamika politik dan peristiwa-peristiwa global.</p><p> </p><p> </p><p><br> </p>
Indonesia mengalami masa demokrasi parlementer pada awal-awal kemerdekaannya setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945 hingga tahun 1959. Beberapa kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia selama periode ini melibatkan upaya membangun diplomasi, memperkuat hubungan bilateral, dan memperjuangkan hak kemerdekaan di forum internasional. Berikut adalah beberapa ciri kebijakan politik luar negeri Indonesia selama masa demokrasi parlementer:
Membangun Hubungan Bilateral:
- Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun hubungan bilateral dengan sejumlah negara untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaannya.
- Presiden pertama Indonesia, Soekarno, aktif dalam berbagai konferensi internasional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, termasuk Uni Soviet, India, dan negara-negara Blok Timur.
Keterlibatan dalam Forum Internasional:
- Indonesia ikut serta dalam berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memperjuangkan hak dan kedaulatan negara serta mendukung perjuangan kemerdekaan bagi negara-negara yang masih dijajah.
Konfrontasi dengan Belanda:
- Kebijakan konfrontasi dengan Belanda adalah salah satu aspek penting dalam politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Hal ini terkait dengan upaya Indonesia untuk mengakhiri agresi militer Belanda dan mencapai perdamaian.
Kebijakan Ekonomi dan Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Afrika (BANDUNG):
- Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 mencerminkan semangat anti-kolonialisme dan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Indonesia, bersama dengan sejumlah negara Asia dan Afrika, memperkuat solidaritas untuk mencapai tujuan bersama.
Perjuangan Melawan Imperialisme:
- Indonesia, di bawah pimpinan Soekarno, menekankan perjuangan melawan imperialisme dan neokolonialisme. Hal ini tercermin dalam pidato-pidato Soekarno di berbagai forum internasional.
Non-Blok dan Gerakan Non-Blok:
- Indonesia adalah salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada Konferensi Bandung. Prinsip non-blok ini menjadi landasan dalam politik luar negeri Indonesia, yang menunjukkan kemandiriannya dan ketidak-ketergantungan pada blok politik tertentu.
Penting untuk dicatat bahwa masa demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung relatif singkat, dan pada tahun 1959, sistem politik berubah menjadi sistem presidensial. Sejak saat itu, sejumlah perubahan politik dan kebijakan luar negeri terus berkembang mengikuti dinamika politik dan peristiwa-peristiwa global.
· 5.0 (1)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
