kebijakan politik luar negeri Indonesia selama masa demokrasi parlementer adalah

<p><br>Indonesia mengalami masa demokrasi parlementer pada awal-awal kemerdekaannya setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945 hingga tahun 1959. Beberapa kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia selama periode ini melibatkan upaya membangun diplomasi, memperkuat hubungan bilateral, dan memperjuangkan hak kemerdekaan di forum internasional. Berikut adalah beberapa ciri kebijakan politik luar negeri Indonesia selama masa demokrasi parlementer:</p><p><strong>Membangun Hubungan Bilateral:</strong></p><ul><li>Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun hubungan bilateral dengan sejumlah negara untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaannya.</li><li>Presiden pertama Indonesia, Soekarno, aktif dalam berbagai konferensi internasional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain, termasuk Uni Soviet, India, dan negara-negara Blok Timur.</li></ul><p><strong>Keterlibatan dalam Forum Internasional:</strong></p><ul><li>Indonesia ikut serta dalam berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memperjuangkan hak dan kedaulatan negara serta mendukung perjuangan kemerdekaan bagi negara-negara yang masih dijajah.</li></ul><p><strong>Konfrontasi dengan Belanda:</strong></p><ul><li>Kebijakan konfrontasi dengan Belanda adalah salah satu aspek penting dalam politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Hal ini terkait dengan upaya Indonesia untuk mengakhiri agresi militer Belanda dan mencapai perdamaian.</li></ul><p><strong>Kebijakan Ekonomi dan Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Afrika (BANDUNG):</strong></p><ul><li>Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 mencerminkan semangat anti-kolonialisme dan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Indonesia, bersama dengan sejumlah negara Asia dan Afrika, memperkuat solidaritas untuk mencapai tujuan bersama.</li></ul><p><strong>Perjuangan Melawan Imperialisme:</strong></p><ul><li>Indonesia, di bawah pimpinan Soekarno, menekankan perjuangan melawan imperialisme dan neokolonialisme. Hal ini tercermin dalam pidato-pidato Soekarno di berbagai forum internasional.</li></ul><p><strong>Non-Blok dan Gerakan Non-Blok:</strong></p><ul><li>Indonesia adalah salah satu pendiri Gerakan Non-Blok pada Konferensi Bandung. Prinsip non-blok ini menjadi landasan dalam politik luar negeri Indonesia, yang menunjukkan kemandiriannya dan ketidak-ketergantungan pada blok politik tertentu.</li></ul><p>Penting untuk dicatat bahwa masa demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung relatif singkat, dan pada tahun 1959, sistem politik berubah menjadi sistem presidensial. Sejak saat itu, sejumlah perubahan politik dan kebijakan luar negeri terus berkembang mengikuti dinamika politik dan peristiwa-peristiwa global.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>