Fadel R

21 Mei 2024 15:20

Iklan

Fadel R

21 Mei 2024 15:20

Pertanyaan

Jelaskan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap APBD

Jelaskan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap APBD

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

10

:

50

:

52

Klaim

2

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Celine G

22 Mei 2024 09:30

Jawaban terverifikasi

<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD ini bisa diartikan sebagai uang yang berguna untuk mencapai tujuan daerah dalam masa waktu tertentu pada anggaran satu tahun. Pelaksanaan APBD dilakukan menggunakan Peraturan Kepala Daerah dan dapat dilaksanakan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, bagi Provinsi, atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, bagi Kabupaten/Kota.</p><p>&nbsp;</p><p>Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut:&nbsp;</p><p>a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum&nbsp;</p><p>b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan</p><p>c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan</p><p>&nbsp;</p><p>Beberapa bagian yang terlibat dalam pengaturan dan koordinasi APBD di tingkat pemerintah daerah:</p><p><strong>Eksekutif</strong>: Kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) dan kepala dinas memiliki peran sentral dalam penyusunan APBD untuk merumuskan rancangan APBD berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.</p><p><strong>Legislatif</strong>: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengesahan APBD. Mereka menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh eksekutif dan berhak mengajukan revisi terhadap rancangan APBD.</p><p><strong>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)</strong>: Bappeda merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yaitu dasar dari penyusunan APBD.</p><p><strong>Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)</strong>: BPKD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD dan pengawasan pelaksanaannya serta memastikannya agar penggunaan dana APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berjalan secara transparan.</p><p><strong>Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</strong>: SKPD merupakan unit-unit organisasi di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab spesifik terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan alokasi dana yang diberikan dalam APBD.</p><p>&nbsp;</p><p>Koordinasi sangatlah diperlukan dan dapat dilakukan melalui banyak hal, baik melalui rapat-rapat koordinasi antarlembaga, pertemuan teknis, ataupun komunikasi rutin agar proses dapat berjalan dengan baik, optimal, maksimal, dan efisien tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.&nbsp;</p>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD ini bisa diartikan sebagai uang yang berguna untuk mencapai tujuan daerah dalam masa waktu tertentu pada anggaran satu tahun. Pelaksanaan APBD dilakukan menggunakan Peraturan Kepala Daerah dan dapat dilaksanakan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, bagi Provinsi, atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, bagi Kabupaten/Kota.

 

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut: 

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum 

b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan

 

Beberapa bagian yang terlibat dalam pengaturan dan koordinasi APBD di tingkat pemerintah daerah:

Eksekutif: Kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) dan kepala dinas memiliki peran sentral dalam penyusunan APBD untuk merumuskan rancangan APBD berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengesahan APBD. Mereka menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh eksekutif dan berhak mengajukan revisi terhadap rancangan APBD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Bappeda merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yaitu dasar dari penyusunan APBD.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD): BPKD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD dan pengawasan pelaksanaannya serta memastikannya agar penggunaan dana APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berjalan secara transparan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): SKPD merupakan unit-unit organisasi di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab spesifik terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan alokasi dana yang diberikan dalam APBD.

 

Koordinasi sangatlah diperlukan dan dapat dilakukan melalui banyak hal, baik melalui rapat-rapat koordinasi antarlembaga, pertemuan teknis, ataupun komunikasi rutin agar proses dapat berjalan dengan baik, optimal, maksimal, dan efisien tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan. 


Iklan

Kevin L

Gold

23 Mei 2024 03:58

Jawaban terverifikasi

【Jawaban】: Pengaturan atau koordinasi tiap bagian yang berada di dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap APBD melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 【Penjelasan】: APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Pengaturan atau koordinasi tiap bagian yang berada di dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap APBD melibatkan beberapa tahapan: 1. Perencanaan: Tahap ini melibatkan penyusunan rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Rencana ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan APBD. 2. Penganggaran: Tahap ini melibatkan penyusunan APBD berdasarkan rencana kerja dan kegiatan yang telah disusun. Penganggaran ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas daerah. 3. Pelaksanaan: Tahap ini melibatkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disusun. Pelaksanaan ini harus dilakukan secara efisien dan efektif. 4. Pengawasan: Tahap ini melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan anggaran. 5. Pertanggungjawaban: Tahap ini melibatkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Dengan demikian, pengaturan atau koordinasi tiap bagian yang berada di dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap APBD sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran, serta untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Cermatilah puisi " Aku " Karya CHAIRIL ANWAR benkut ini! Aku Kalau sampai waktuku Ku mau tak seorang kan merayu Tidak juga kau Tak pertu sedu sedan itu Dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitku Aku tetap meradang menerjang Tema puisi di atas adalah.... A. ketekunan dan kemauan seseorang dalam memperjuangan hak dirinya B. kemauan untuk hidup tenang tanpa beban C. kegigihan sesorang dalam mendapatkan cinta sejati D. seseorang yang tidak mau diganggu oleh siapapun E. kepasrahan kepada keadaan yang sedang terjadi

24

5.0

Jawaban terverifikasi

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter .... a. Ekspansif dengan menaikkan reserve requirement ratio b. Ekspansif dengan menurunkan reserve requirement ratio c. Kontraktif dengan menaikkan reserve requirement ratio d. Kontraktif dengan menurunkan reserve requirement ratio e. Ekspansif dengan menaikkan tingkat diskonto Bila Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif, ceteris paribus maka .... a. Menimbulkan inflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas b. Menimbulkan deflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas c. Tingkat bunga meningkat di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas d. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas e. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) vertikal Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara .... a. Menurunkan pengeluaran pemerintah (G), menambah pembayaran transfer (Tr) dan meningkatkan pemungutan pajak (Tx) b. Menurunkan G, mengurangi Tr, dan meningkatkan Tx c. Menurunkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx d. Meningkatkan G, mengurangi Tr, dan menurunkan Tx e. Meningkatkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx Cara yang dilakukan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral dalam melakukan kebijakan moneter adalah .... a. Mengatur jumlah pemberian kredit b. Menetapkan harga surat-surat berharga di pasar uang c. Menetapkan giro wajib minimum (reserved requirement ratio) d. Mengatur tingkat bunga tabungan e. Mengatur tingkat bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1). Menaikkan tarif pajak. 2). Diversifikasi pajak. 3). Menaikkan suku bunga. 4). Politik pasar terbuka. 5). Mengadakan diskriminasi harga. Yang termasuk kebijakan fiskal adalah .... a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 3) dan 4) d. 3) dan 5) e. 4) dan 5) Investasi bank lesu, daya beli melemah akan berdampak kepada apresiasi rupiah terhadap mata uang asing memburuk. Kebijakan moneter yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah .... a. Menaikkan suku bunga bank b. Membeli surat berharga c. Memberikan subsidi kepada masyarakat d. Membatasi pengeluaran negara e. Menaikkan pajak penghasilan Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif adalah .... a. Output bertambah, suku bunga tetap b. Output bertambah, suku bunga turun c. Output bertambah, suku bunga naik d. Output turun, suku bunga naik e. Output turun, suku bunga turun Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kebijakan moneter berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, adalah .... a. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive Policy) b. Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) c. Kebijakan moneter kontraktif (Monetary Contractive Policy)/ Tight Money Policy d. Fasilitas diskonto (Discount Rate) e. Meningkatkan jumlah barang di pasar output Pada saat nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan dari Rp10.500,00 menjadi Rp11.760,00 harga barang impor mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah .... a. Memborong dolar Amerika di pasar uang untuk membayar utang b. Meningkatkan produksi barang dan jasa bagi masyarakat c. Membeli surat berharga jangka panjang di pasar modal d. Menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan e. Menurunkan suku bunga tabungan dan pinjaman Ketika kebutuhan kedelai meningkat dan petani gagal panen karena terserang hama maka pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar negeri yang harganya lebih mahal. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah .... a. Menentukan tarif pajak kedelai lebih rendah dari sebelumnya b. Menentukan standar harga kedelai dari yang rendah sampai mahal c. Memberikan subsidi kepada petani yang menghasilkan kedelai d. Meningkatkan produktivitas kedelai dengan mengganti tanaman padi e. Membatasi impor kedelai dan meningkatkan ekspor ke luar negeri Operasi pasar terbuka dalam pengendalian uang yang beredar dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara .... a. Membeli surat berharga pemerintah dan Menjual surat-surat berharga pemerintah b. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menjual surat-surat berharga pemerintah c. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah d. Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah e. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum Perhatikan pernyataan berikut. 1). Politik diskonto 2). Menaikkan pajak 3). Politik pasar terbuka 4). Menaikkan cash ratio 5). Meningkatkan impor 6). Meningkatkan pinjaman Dari cara yang diterapkan pemerintah tersebut, yang merupakan kebijakan moneter adalah .... a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 4), dan 5) d. 3), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 6) Kondisi saat pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter adalah .... a. Ekonomi mengalami deflasi b. Perekonomian berada dibawah output potensialnya c. Tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran berada dibawah target tingkat pengangguran d. Tingkat pengangguran berada diatas target tingkat pengangguran e. Ekonomi mengalami inflasi Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp10 triliun, pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar dapat bertambah sebesar .... a. Rp10,2 triliun b. Rp12 triliun c. Rp50 triliun d. Rp102 triliun e. Rp500 triliun Bank X menerima tambahan deposit Rp500 juta dan menyalurkannya sebagai kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib perbankan 10%. Bila A menyimpan pinjamannya pada Bank Y dan bank ini menyisihkan cadangan dengan rasio yang sama, dan menyalurkan sebagai kredit, begitu seterusnya. Jumlah uang yang beredar adalah .... a. 50 juta b. 500 juta c. 1.000 juta d. 5.000 juta e. 50.000 juta Apabila GWM atau reserve requirement bank-bank umum sebesar 5%, maka multiplier deposit adalah sebesar .... a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 Jika GWM dinaikkan dari 5% menjadi 10 %, maka .... a. Multiplier naik menjadi 10 kali b. Multiplier turun menjadi 10 kali c. Multiplier tetap d. Multiplier naik menjadi 50 kali e. Multiplier turun menjadi 5 kali Jika defisit riil senilai Rp100 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 7.5% dan defisit nominal senilai Rp400 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp1 Triliun b. Rp2 Triliun c. Rp3 Triliun d. Rp4 Triliun e. Rp5 Triliun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,- Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Ketika terjadi inflasi salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan/persediaan kas (cash ratio policy). Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah .... a. Jumlah uang yang beredar akan bertambah sehingga harga barang akan mengalami penurunan b. Harga barang akan mengalami penurunan sebagai akibat jumlah uang yang beredar berkurang c. Penambah cadangan pada bank umum menimbulkan jumlah uang semakin banyak beredar d. Jumlah barang akan semakin banyak beredar sebagai akibat dari kelangkaan jumlah uang e. Penambahan jumlah barang tidak dapat dihindari karena modal perusahaan semakin bertambah Apabila diketahui bahwa Indonesia mengalami defisit anggaran nominal (nominal deficit) sebesar Rp400 Triliun, defisit anggaran riil (real deficit) sebesar Rp360 Triliun, dan total utang Indonesia mencapai Rp2.000 Triliun, maka tingkat inflasi Indonesia mencapai .... a. 0,5% b. 1,0% c. 1,5% d. 2,0% e. 2,5% Jika defisit riil senilai Rp200 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 10% dan defisit nominal senilai Rp800 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp3 Triliun b. Rp4 Triliun c. Rp5 Triliun d. Rp6 Triliun e. Rp8 Triliun Berikut ini adalah berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh institusi Bank Indonesia sebagai bank sentral, kecuali .... a. Operasi pasar terbuka b. Menetapkan giro wajib minimum c. Menjual saham d. Kebijakan tingkat diskonto e. Pengawasan kredit secara selektif Apabila tingkat inflasi pada 2020 adalah 10 % dan kemudian pada 2021 menjadi 7 %, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? a. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga turun b. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga naik c. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga tetap d. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga naik e. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga turun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,-

15

0.0

Jawaban terverifikasi