Yuki Y

21 Mei 2024 15:19

Iklan

Iklan

Yuki Y

21 Mei 2024 15:19

Pertanyaan

Dalam perekonomian tertutup, diketahui fungsi konsumsi C = 10 + 0,8Y . Jika ada peningkatan investasi otonom sebesar Rp50 juta, pendapatan masyarakat akan meningkat sebesar .... (A) Rp50 juta (B) Rp200 juta (C) Rp250 juta (D) Rp300 juta (E) Rp400 juta


0

1


Iklan

Iklan

Kevin L

Bronze

Dijawab 7 hari yang lalu

Penjelasan Soal Soal Dalam perekonomian tertutup, diketahui fungsi konsumsi C = 10 + 0,8Y. Jika ada peningkatan investasi otonom sebesar Rp50 juta, pendapatan masyarakat akan meningkat sebesar ... (A) Rp50 juta (B) Rp200 juta (C) Rp250 juta (D) Rp300 juta (E) Rp400 juta Penyelesaian Langkah 1: Mencari keseimbangan pendapatan nasional tanpa peningkatan investasi otonom Pendapatan nasional (Y) didefinisikan sebagai total pengeluaran dalam perekonomian. Dalam perekonomian tertutup, pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), dan pengeluaran pemerintah (G). Fungsi konsumsi menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga bergantung pada pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, fungsi konsumsi adalah C = 10 + 0,8Y. Misalkan pengeluaran pemerintah (G) adalah Rp100 juta. Persamaan keseimbangan pendapatan nasional adalah: Y = C + I + G Y = (10 + 0,8Y) + I + 100 0,2Y = I + 100 Y = (I + 100) / 0,2 Langkah 2: Menghitung dampak peningkatan investasi otonom terhadap pendapatan nasional Misalkan peningkatan investasi otonom adalah Rp50 juta. Pendapatan nasional baru (Y') dapat dihitung dengan rumus: Y' = (I + 150) / 0,2 Langkah 3: Menghitung peningkatan pendapatan nasional Peningkatan pendapatan nasional (ΔY) dapat dihitung dengan rumus: ΔY = Y' - Y ΔY = [(I + 150) / 0,2] - [(I + 100) / 0,2] ΔY = 50 / 0,2 ΔY = Rp250 juta Kesimpulan Peningkatan investasi otonom sebesar Rp50 juta akan meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar Rp250 juta. Jawaban (C) Rp250 juta Penjelasan Tambahan * Multiplier investasi adalah angka yang menunjukkan berapa kali peningkatan investasi otonom akan meningkatkan pendapatan nasional. Dalam hal ini, multiplier investasi adalah 5. * Multiplier investasi dihitung dengan rumus: Multiplier investasi = 1 / (1 - MPC) * Di mana MPC (marginal propensity to consume) adalah proporsi dari setiap kenaikan pendapatan yang dihabiskan untuk konsumsi. Dalam hal ini, MPC adalah 0,8. Kesimpulan Peningkatan investasi otonom dapat meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan. Semakin besar MPC, semakin besar pula multiplier investasi dan semakin besar pula dampak peningkatan investasi otonom terhadap pendapatan nasional.


Iklan

Iklan

Mau jawaban yang terverifikasi?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Dapatkan pembahasan soal ga pake lama, langsung dari Tutor!

Chat Tutor

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Strategi Ekonomi Indonesia Atasi Dampak Covid-19 [...] Selain sedang berusaha menghadapi penyebaran virus corona di dalam negeri, Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika perekonomian global. Seperti diketahui semua negara saat ini juga masih fokus menangani wabah Covid-19 yang pada akhirnya mengganggu kepercayaan investor, sektor pariwisata/travel, supply chain dan pasar keuangan. Prospek pelemahan ekonomi global tersebut diperparah lagi dengan kecenderungan pelemahan harga minyak mentah global. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite Stabiltas Sektor Keuangan (KSSK) yang terdi dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, melakukan ossessment untuk memperkirakan skenario berat dan terberat yang mungkinakan kita hadapi akibat dar dampak Covid-19 pada ekonomi lndonesia. [Tabel data: Presentasi Sri Mulyani] Berdasarkan pemaparan Sri Mulyani, hasil dari assessment tersebut, maka untuk skenario berat, ekonomi Indonesi hanya akan tumbuh 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBN 2020, dengan nilai tukar rupiahnya 12.500/dolar. Dan skenario sangat berat adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau minus 0,4% dengan nilai tukar rupiah mencapai 20.000/dolar Sebagai perbandingan pada krisis keuangan 2008, kondsi aktual yang terjadi pada tahun 2009, ekonomi Indonesia masih mampu bertumbuh diangka 4,6% atau turun 1,4%. Mengapa skenario ini cenderung lebih pasrah dibanding 2008? Karena kala itu Indonesia masih mampu menahan dampaknya pada struktur ekonomi yang sebagian besar ditopang oleh sektor konsumsi domestik. Dan memang pada waktu itu, masyarakat di daerah masih tetap beraktitas normal, demikian juga UKM yang tidak berhubungan dengan ekspor impor masih tergolong beroperasi normal. Di berbagai daerah, penanda dan petugas kepolisian dibantu TNI memberikan imbauan agar masyarakat menghindari kumpul di warung atau tempat makan minum dengan tujuan agar penyebaran covid-19 dapat dikontrol. Sebagai gambaran di 2019 sendiri, konsumsi rumah tangga menopang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 56,82% sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika melihat lebih dalam lagi dari assessment yang dilakukan oleh KSSK disebutkan juga bahwa konsumsi rumah tangga yang semula berdasarkan asumsi APBN 2020 ci angka 5,0% turun menjadi 3,22% pada skenario berat dan menjadi hanya 1,6% dengan skenario sangat berat. Sebagai gambaran, saat ini ada 7 juta warga negara Indonesia yang masih belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi 5% itu setara dengan penciptaan lapangan keja untuk 2 juta hingga 2,5 juta warga negara Indonesia. Antisipasi pada Skenario Walaupun hasil assessment yang dilakukan oleh KSSK ini terlihat begitu menakutkan Sri Mulyani menekankan bahwa justru asumsi ini akan menjadi patokan agar jangan sampai skenario terburuk atau sangat berat terjadi. Itulah mengapa pemerintah berusaha mengeIuarkan beberapa kebijakan dan stimulus untuk mengurangi dampak dari wabah pandemi Covid-19. Pada 1 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiitas Sistem Keuangan, dimana diputuskan pemerintah menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp405,1 triliun. [Tabel Belanja dan Anggaran untuk mengatasi dampak Covid-19] Sesuai dengan penjelasan di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, detail dari penggunaan Anggaran tersebut sebagai berikut: Prioritas ke-1 untuk kesehatan sebesar Rp75 triliun, terutama untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Prioritas ke-2 untuk social safety net akan diperluas sebesar Rp110 trilun. Prioritas ke-3 adalah dukungan kepada industri senilai Rp70 triliun (pajak, bea masuk, KUR). Prioritas ke-4 adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 tiliun. [...] (Yossy Girsang, Pengamat Ekonomi dan Praktisi Pasar Modal-Tim Ekonomi Tagor) Kesimpulan yang SALAH berdasarkan informasi di atas adalah .... A. Penurunan ekonomi untuk skenario berat akan lebih buruk 2,1 kali dibanding aktual yang terjadi di 2009 B. untuk skenario sangat berat dampaknya lebih buruk 4,1 kali dibanding krisis ekonomi 2008-2009. C. Kondisi ekonomi akibat COVID-19 lebih buruk bila dibandingkan krisis 2008 D. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan tidak sampai 1,5% sehingga memperparah dampak pelemahan ekonomi. E. Wabah Covid-19 menyebabkan menurunnya kepercayaan investor, sektor pariwisata/travel, supply chain, pasar keuangan, hingga pelemahan pelemahan harga minyak mentah global.

10

0.0

Jawaban terverifikasi

[...] Sektor pariwisata tetap menjadi andalan sumber devisa bidang ekspor jasa. Jika dibandingkan dengan ekspor jasa lainnya, pangsa devisa pariwisata merupakan yang tertinggi, yakni mencapai 54% terhadap total ekspor jasa. Pangsa tersebut juga menunjukkan tren peningkatan dari 2014 yang tercatat sebesar 44% terhadap total ekspor jasa. [Grafik (1) Sektor Penyumbangan Devisa Tertinggi berdasarkan Komoditas] Pada 2019 di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Kunjungan wisman dan perolehan devisa tetap tumbuh positif. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata Juga lebih baik dibanding tahun 2018 yang mencapai 10,3%. Secara sektoral, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata merupakan terbesar keempat. Potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung oleh daya saing pariwisata yang membaik. Potensi alam dan budaya Indonesia yang diakui dunia turut menopang perkembangan sektor pariwisata. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia menjadi destinasi populer dunia ke-4 berdasarkan Trip Advisor Travelers Choice 2020, dan posisi ke-9 pada Agoda Top 10 City Destination 2019. Selain Bali, Indonesia masih memiliki potensi destinasi berbasis natural dan cultural yang sudah cukup dikenal di tingkat global, di antaranya Lombok, Labuan Bajo, Borabudur, Raja Ampat, dan Danau Toba. [Grafik (2) Perbandingan Komponen Daya Saing] Secara keseluruhan, peningkatan daya saing menjadi aspek penting dalam mendukung kinerja pariwisata. Capaian daya saing Indonesia pada 2019 yang berada pada peringkat ke-40 sudah lebih baik dibandingkan dengan peringkat pada 2017. Ke depan, masih terdapat ruang peningkatan agar daya saing pariwisata Indonesia dapat sejajar dengan negara peers seperti Thailand, Malaysia dan Singapura yang berada pada peringkat 25 teratas. Dari empat indikator, beberapa indikator dapat diprioritaskan untuk dikembangkan lebih baik untuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia. Srategi penguatan kinerja sektor pariwisata ditempuh melalui strategi 3A2P (Akses, Atraksi dan Amenitas Promosi dan Pelaku Pariwisata) dan didukung sinergi kebijakan. Pada 2019 pengembangan 3A difokuskan pada penyediaan Akses, Atraksi dan Amenitas yang berkualitas melalui (i) peningkatan kapasitas bandara di pintu masuk utama, (ii) penguatan branding dan story destinasi, serta (iii) mengembangan jaringan hotel internasional. Pada aspek pelaku, transformasi ditempuh melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Transformasi pada aspek promosi ditempuh melalui promosi intensif melalui media digital, online travelagent,dan perluasan hotdeals. Sinergi antarpemangku kebijakan turut mendukung transformasi melalui koordinasi dan penyelesaian bottleneck pengembangan pariwisata. Dalam implementasinya, fokus pengembangan 3A2P tersebut dilakukan pada 5 destinasi superprioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, serta beberapa destinasi utama lainnya seperti Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau. Implementasi strategi 3A2P tersebut diharapkan dapat mendukung perbaikan peringkat daya saing Indonesia lebih baik dari negara lainnya. (Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2019, BI) Berikut adalah informasi yang bisa kita peroleh terkait perkembangan pariwisata berdasarkan Grafik (1), kecuali .... A. Kinerja sektor pariwisata yang makin meningkat berpotensi untuk memperkuat struktur ekonomi dan mendukung percepatan transformasi ekonomi. B. Penerimaan devisa pariwisata terus meningkat dengan rata-rata per tahun mencapai 14,5 miliar dolar AS. C. Sejak 5 tahun terakhir nilai devisa sektor ekspor jasa, separuhnya bersumber dari pangsa devisa pariwisata. D. Kinerja pariwisata yang membaik menempatkan nilai devisa sektor pariwisata menjadi terbesar kedua. E. Surplus neraca jasa pariwisata juga terjaga dan stabil meningkat.

3

0.0

Jawaban terverifikasi

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bn"dge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarit, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! d. Identifikasi informasi-informasi yang merupakan fakta!

2

1.0

Jawaban terverifikasi

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bridge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarif, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! b. Identifikasi permasalahan yang mendasari penulisan artikel tersebut!

2

0.0

Jawaban terverifikasi