Bagaimana sistem stabilitas nasional yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru?

Sistem stabilitas nasional yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia sangat terfokus pada kontrol politik, keamanan, dan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan serta memastikan keberlangsungan pemerintahan yang stabil dan otoriter. Berikut adalah beberapa aspek utama dari sistem stabilitas nasional tersebut: 1. Sentralisasi Kekuasaan: Pemerintah Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, memusatkan kekuasaan pada presiden dan militer. Demokrasi diatur sedemikian rupa agar tidak menantang kekuasaan pusat, dengan kontrol ketat terhadap partai politik, media, dan organisasi masyarakat. 2. Dwi Fungsi ABRI: Militer, melalui konsep Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan negara, tetapi juga berperan dalam pemerintahan dan politik. Ini memungkinkan militer untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sipil, termasuk administrasi pemerintahan dan ekonomi. 3. Represi terhadap Oposisi: Pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan represif terhadap setiap bentuk oposisi politik. Aktivis, partai politik, dan kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas, sering kali ditindas melalui penangkapan, penculikan, dan bahkan pembunuhan. 4. Pengendalian Media dan Informasi: Media massa dikendalikan secara ketat oleh pemerintah, sehingga berita-berita yang disampaikan ke publik cenderung mendukung pemerintah dan tidak memberikan ruang bagi kritik. Selain itu, pemerintah juga memantau dan mengatur konten pendidikan serta kebudayaan untuk mendukung narasi resmi. 5. Pembangunan Ekonomi yang Stabil: Salah satu cara utama pemerintah Orde Baru menjaga stabilitas adalah dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pendekatan ini juga menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar. 6. Politik Korporatisme: Orde Baru mempromosikan korporatisme, di mana kelompok-kelompok sosial (seperti buruh, petani, dan pengusaha) dikendalikan oleh negara melalui organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Organisasi-organisasi ini digunakan untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok-kelompok ini tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dengan menggabungkan kontrol yang ketat terhadap politik, militer, dan ekonomi, Orde Baru mampu menciptakan stabilitas yang diinginkan. Namun, stabilitas ini sering dicapai dengan mengorbankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan demokrasi.