Pertanyaan

Analisislah struktur teks argumentasi dibawah ini! SETELAH diwarnai tarik ulur yang cukup sengit, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan bahwa kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10%. Kenaikan upah tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Pada 28 November 2022, para gubernur pun telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan keputusan gubernur terkait UMP 2023. Ia juga mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP 2023 berjalan dengan baik dan kondusif. Pemerintah berpandangan bahwa formula pengupahan yang berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah, baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Karena, selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain formula penghitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP 2023. Untuk UMP ditetapkan selambat-lambatnya pada 28 November 2022. Adapun upah minimum kabupaten/kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022. Keputusan pemerintah yang menetapkan pengupahan berdasarkan Permenaker tersebut tentu belum memuaskan semua pihak, yakni pengusaha dan buruh. Pengusaha menilai penetapan upah tersebut memberatkan mereka karena terlalu besar maksimal 10% dengan kenaikan rata-rata 7,5%. Tidak hanya itu, pengusaha juga melihat Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menabrak enam peraturan perundangan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, sebanyak 10 asosiasi pengusaha menggugat aturan tentang upah minimum 2023 ke Mahkamah Agung. Sebaliknya, kalangan buruh menilai kenaikan maksimal 10% terlalu kecil. Seharusnya, kata mereka, kenaikannya sebesar 13%. Sebab itu, mereka akan berdemo berjilid-jilid terkait dengan penetapan upah mininum tersebut. Pemerintah terang saja tak bisa bekerja untuk memuaskan semua pihak. Tugas pemerintah adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki iklim usaha atau investasi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif di atas 5% selama tiga kuartal berturut-turut menunjukkan fundamen ekonomi yang kuat dari empasan badai resesi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya ditopang oleh stabilitas dunia usaha yang melahirkan produktivitas tinggi. Stabilitas dunia usaha ditopang oleh hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja. Hubungan keduanya harus harmonis dalam kerangka simbiosis mutualisme. Keharmonisan kedua elemen penting ini salah satunya didukung oleh kebijakan upah yang diterima oleh kedua belah pihak. Di sinilah fungsi pemerintah untuk menjembatani kepentingan pengusaha dan pekerja. Penetapan upah berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 adalah jalan tengah yang bijaksana untuk kepentingan bersama.

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

03

:

57

:

03

Klaim