Uraikan secara rinci apa yang dilakukan Herman Willem Daendels selama memerintah Pulau Jawa

Pembahasan

Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1808-1811. Ia adalah orang Belanda yang mengagumi Napoleon Bonaparte. Daendels ditugaskan untuk membangun pertahanan Nusantara, terlebih Pulau Jawa, dari serangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama tindak korupsi. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Daendels menjalankan beberapa kebijakan, yaitu sebagai berikut. Di bidang pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut. Membangun jalan raya pos atau de Grote Postweg dari Anyer (ujung barat Jawa) sampai Panarukan (ujung timur Jawa). Jalan raya sepanjang 1.000 km itu ditujukan untuk mempercepat mobilisasi tentara. Selain itu, pembangunan jalan tersebut juga untuk mengangkut kopi dari pedalaman Priangan ke Batavia melalui pelabuhan Cirebon dan Indramayu. Mendirikan berbagai benteng pertahanan, salah satunya Benteng Lodewijk (Louis) di Surabaya. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi, seperti Legium Mangkunegaran. Mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia. Membangun rumah sakit dan barak-barak militer baru. Di bidang politik, yaitu sebagai berikut. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan karesidenan. Mengangkat para bupati di seluruh Jawa menjadi pegawai pemerintah. Menaikkan gaji kepada pegawai agar tetap loyal dan menindak pegawai yang korup. Di bidang hukum dengan mendirikan tiga badan pengadilan: untuk orang Eropa, untuk orang pribumi, dan untuk orang Timur Asing. Sedangkan di bidang ekonomi seperti memberlakukan kerja wajib ( verplichte diensten ) dan penyerahan hasil bumi wajib ( verplichte leverantie ) dalam rangka menyukseskan pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan. Jadi, kebijakan Daendels selama memerintah di Hindia Belanda mencakup kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, politik, hukum dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan seperti membangun jalan raya Anyer-Panarukan, mendirikan benteng pertahanan, membangun angkatan laut dan angkatan perang, mendirikan pabrik persenjataan, dan membangun rumah sakit serta barak-barak militer baru. Sedangkan di bidang politik seperti membagi Pulau Jawa menjadi 9 karesidenan, mengangkat para bupati di Jawa menjadi pegawai pemerintha, menaikkan gaji dan menindak pegawai yang korup. Di bidang hukum seperti mendirikan tiga badan pengadilan. Sementara di bidang ekonomi seperti pemberlakuan kerja wajib dan penyerahan wajib.