Tuliskan peranan Indonesia dalam OKI dan JIM!

Pembahasan

Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam. Organisasi Konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011. Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerja sama antarnegara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Saat ini, OKI beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring perkembangan zaman, OKI tidak hanya menangani masalah politik terutama masalah Palestina, tetapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Secara umum, tujuan organisasi ini adalah sebagai berikut. Memperkuat solidaritas, kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya. Melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, serta memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangan hak dan kebebasan mendiami daerahnya. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta menciptakan suasana yang menguntungkan serta saling pengertian antar negara anggota dan negara-negara lain. Dalam OKI, beberapa peran Indonesia adalah sebagai berikut. Memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina (GRP) dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dengan mengacu kepada Final Peace Agremeent/ Perjanjian Damai, 1996. Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Sedangkan JIM atau Jakarta Informal Meeting adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. JIM telah dilaksanakan sebanyak tiga kali di antara tahun 1988-1990. Pada JIM I, Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan tiga tahap rencana penyelesaian Perang Indocina 3. Tiga usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua. Pada JIM II, Australia juga turut serta. Melalui perdana menterinya, Gareth Evans, Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi: Mendorong upaya gencatan senjata; Menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik; Mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Pertemuan terakhir JIM (JIM III) membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintah persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council (SNC). Peran Indonesia setelah JIM Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nation Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) tanggal 28 Februari 1992 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 745. Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan Kontingen Garuda XII A – XII D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan Kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil militer ataupun polisi dan menjadi negara terbanyak yang mengirimkan militernya. Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah peran OKI di antaranya adalah Memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina (GRP) dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dengan mengacu kepada Final Peace Agremeent/ Perjanjian Damai, 1996. Sedangkan peran Indonesia di dalam JIM salah satunya adalah mengirimkan pasukan Kontingen Garuda XII A – XII D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja.